Jokowi Dibuat Geram dengan Ulah Pejabat, Anggaran Miliaran Habis untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Joko Widodo geram mengetahui anggaran bernilai miliaran untuk penanganan stunting justru tidak tepat sasaran.

Jokowi menyinggung sebuah daerah yang menganggarkan penanganan stunting mencapai Rp 10 miliar. Namun, justru banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

“Contoh, ada anggaran stunting, 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar,” sambungnya.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya.

Sebab, itu akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan justru anggaran miliaran habis digunakan untuk rapat atau perjalanan dinas.

“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” tegas Jokowi.

Jokowi juga menyinggung aggaran Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, Rp 1,9 miliar dari jumlah itu justru habis dipakai untuk honor pegawai dan perjalanan dinas. Hanya sekitar Rp 600 juta yang digunakan untuk pengembangan UMKM secara konkret.

“Itu nanti sisanya yang 0,6 miliar, yang 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret,” kata Jokowi.

“Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu, untuk pameran, jelas,” katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengungkap, ada suatu daerah yang mengalokasikan Rp 1 miliar untuk membangun dan merehabilitasi balai.

Tetapi sebagian besar dana tersebut tidak digunakan untuk rehabilitasi. Faktanya, Rp 734 juta atau 80 persen dari total anggaran justru dipakai untuk honor pegawai, rapat, dan perjalanan dinas.

“Ini sudah enggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian,” kata kepala negara.

Menurutnya untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi menyebut, dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP diminta serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.