Waketum PPP Sindir Demokrat dan PKS: Tak Perlu Khawatir Presiden Jokowi Cawe-cawe, Terlalu Lebay

TRIBUNJAMBI.COM - Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menyindir sejumlah politisi yang khawatir atas Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe jelang Pilpres 2024.

Untuk itu dia meminta semua pihak agar tak terlalu khawatir berlebihan atas pengakuan mantan Walikota Solo tersebut.

Dia menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.

Pernyataannya itu seakan-akan menyindir politisi Partai Demokrat dan PKS yang khawatir jika Presiden Jokowi cawe-cawe.

"Hemat saya kita itu kan juga jangan terlalu khawatir terlalu lebay karena bagaimanapun kita itu negara hukum," kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Arsul menilai pernyataan Jokowi yang mengakui cawe-cawe Pemilu 2024 adalah guna memastikan Pemilu berlangsung sesuai jadwal.

"Kalau saya memahami yang disampaikan Pak Jokowi itu dalam konteks memastikan bahwa Pemilu itu akan berlangsung on schedule on time dan kemudian juga terminimalisir keterbelahannya," ujarnya.

Hanya saja, dia tak memungkiri jika istilah cawe-cawe tersebut bakal ditafsirkan seolah-olah ada intervensi kekuasaan dalam proses Pemilu 2024.

Baca juga: Beda dengan Demokrat, Waketum Gerindra Sebut Wajar Presiden Jokowi Cawe-cawe: Dia Punya Hak Politik

Baca juga: Pelaku Mutilasi di Solo dan Sukoharjo Berhasil Ditangkap Polisi, Ini Motif dan Ancaman Hukumannya

"Namun memang istilah cawe-cawe itu memang kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses Pemilu," ucap Arsul Sani.

Namun, Arsul meminta masyarakat tak khawatir lantaran Indonesia memiliki aturan hukum.

"Ada aturan sepanjang sesuatu itu nabrak aturan harus dikoreksi tetapi kalau enggak nabrak aturan jangan juga kemudian dibilang sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan sebagainya," ungkapnya.

Presiden Jokowi Didukung Gerindra

Sikap Presiden Jokowi yang ikutr campur atau cawe-cawe jelang Pilpres 2024 mendapat dukungan dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.

Bahkan dia tidak mempermasalahkan sikap kader PDI Perjuangan tersebut.

Sebab menurutnya, meskipun sebagai presiden atau kepala negara namun Jokowi memiliki hak politik.

Habiburokhman menyampaikan itu atas pernyataan Presiden Jokowi saat mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Menurutnya, sudah sewajarnya Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Sebab, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki kepentingan agar program-programnya bisa dilanjutkan pemimpin selanjutnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Dituding Ingin Singkirkan Salah Satu Bacapres, Benny K Harman: Tak Boleh Cawe-cawe

"Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah. Karena sebagai warga punya kepentingan Indonesia ke depan. Kan Jokowi sudah bekerja sangat baik, 10 tahun. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Lebih lanjut, kata dia, Presiden Jokowi memiliki aspirasi dan hak politik untuk turut campur dalam Pilpres.

Sebaliknya, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Jokowi.

"Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi, tapi harus disampaikan tidak melanggar aturan atau ketentuan. Misalnya akan ada aturan kampanye, aturan keberpihakan dan sebagainya," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan bahwa nantinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang akan mengawasi jika Presiden Jokowi dianggap melanggar.

"Kalau sampai mengintervensi, tentu ada batasannya, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Aturan ada, institusi penegakkan hukum ada. Apalagi yang kita khawatirkan? Kita bangsa yang besar," tukasnya.

Pertemuan antara Jokowi dengan para Pemred tersebut berlangsung rileks dan hangat. Pertemuan yang dimulai pukul 16.30 WIB tersebut berlangsung hampir dua jam. Sejumlah menu disajikan dalam pertemuan mulai dari Siomay, Pempek, dan Sate Padang.

Tanggapan Politisi Partai Demokrat

Presiden Jokowi diminta tidak gunakan aparatur negara untuk menyingkirkan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tertentu di Pilpres 2024.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman.

Baca juga: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat, Ini Penjelasan Dinas PPKBP3A Batanghari

Sebagaimana diketahui bahwa Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres di Pilpres 2024.

Partai Demokrat bergabung bersama Partai Nasdem dan PKS dalam Koalisi Persatuan untuk Perubahan.

Benny K Harman menyampaikan permintaan tersebut terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Tidak boleh menggunakan alat negara untuk menggalang-halangi untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung," kata Benny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Benny meminta Presiden Jokowi agar menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihannya.

"Dia harus menjaga iklim yang sehat itu, menjaga netralitas," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Dia menegaskan sebagai kepala negara, Jokowi harusnya netral dalam Pemilu 2024, tidak boleh cawe-cawe.

"Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," ucap Benny.

Benny menuturkan Presiden Jokowi tak bisa menggunakan alasan demi kepentingan bangsa lalu cawe-cawe Pemilu.

Menurutnya, alasan itu bisa saja digunakan Kapolri, Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan (Badan Intelijen Negara (BIN).

"Mau begitu semua? Apa semua begitu?" ujar legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Lebih lanjut, dia menambahkan Presiden Jokowi harus bisa menjaga iklim demokrasi yang sehat di Pemilu 2024.

"Dia (Presiden Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai," imbuh Benny.

Kata PKS

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal merespon pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe di Pilpres 2024.

Menurut Iqbal sikap Jokowi tersebut bukan sikap presiden negarawan.

"Sikap Presiden Jokowi bukan sikap presiden yang negarawan," kata Iqbal dihubungi, Selasa (30/5/2023).

Iqbal melanjutkan harusnya Jokowi tidak perlu khawatir karena calon-calon presiden yang ada secara pendidikan dan pengalaman lebih baik dari Presiden Jokowi.

"Apalagi Anies Baswedan yang juga alumni UGM, ahli ekonomi, dan seorang pendidik," tegasnya.

Menurut Iqbal seharusnya seorang presiden memiliki sikap negarawan menjadi pengayom semua calon presiden.

"Etikanya seorang presiden adalah negarawan, menjadi pengayom semua calon, tanpa membedakan dari partai mana, apalagi kandidat yang ada pernah membantunya dalam kabinet," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut Jokowi menyinggung soal dirinya yang ikut campur dalam Pilpres 2024.

Jokowi mengatakan tidak ada undang-undang yang dilanggar dengan dirinya ikut campur dalam Pilpres.

“Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang,” kata Pemred Tv One Karni Ilyas usai pertemuan.

Jokowi kata Karni mengatakan bahwa Cawe-cawe di Pilpres 2024 bukan untuk kepentingan pribadi. Jokowi mengklaim ikut cawe cawe untuk kepentingan nasional.

“Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” katanya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Nuxselo Kebun Jeuk Kota Jambi Beri Promo Menarik

Baca juga: Beda dengan Demokrat, Waketum Gerindra Sebut Wajar Presiden Jokowi Cawe-cawe: Dia Punya Hak Politik

Baca juga: Pelaku Mutilasi di Solo dan Sukoharjo Berhasil Ditangkap Polisi, Ini Motif dan Ancaman Hukumannya

Baca juga: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat, Ini Penjelasan Dinas PPKBP3A Batanghari

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com