Pengamat Jambi Ingatkan Dampak Jika Pemilu 2024 Dilaksanakan dengan Sistem Proporsional Tertutup

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Perdebatan mengenai sistem pemilihan umum (Pemilu) pada 2024 kembali mencuat usai Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengaku mendapat bocoran bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

Pernyataan Denny Indrayana tersebut cukup mampu membuat gaduh partai politik, bahkan 8 partai politik kembali menegaskan menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

Namun, jika nantinya MK benar-benar mengabulkan Pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup, bagaimana jadinya?

Pengamat Politik Universitas Jambi, Dr Dori Effendi menjawab hal ini, ia mengatakan ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan jika Pemilu 2024 menggunakan sistem Proporsional tertutup.

Dampak pertama yang tidak bisa dihindari kata Dori adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat.

Baca juga: 10 Nama Disiapkan PDI-P untuk Menjadi Bakal Calon Wakil Presiden Mendampingi Ganjar Pranowo

Menurutnya tingkat partisipasi masyarakat bisa dipastikan tidak akan setinggi seperti partisipasi masyarakat pada pemilu sebelumnya.

"Partisipasi politik akan menurun, karena tidak ada gairah politik yang ditonjolkan oleh calon-calon legislatif," ujarnya.

Hal ini dikarenakan dalam sistem proporsional tertutup previlage yang dimiliki itu adalah nomor urut, yang memiliki nomor urut 1 maka memiliki keistimewaan sendiri, yang mana apapun hasilnya maka ialah yang akan menduduki jabatan.

Dori mengatakan bahwa penerapan sistem proporsional tertutup ini perlu ditimbang kembali, terutama untuk mempertahankan partisipasi politik masyarakat yang sudah cukup tinggi.

"Karena demokrasi itu kan miliknya rakyat, partai politik itu kan sebagai jembatan bagi aspirasi masyarakat," ungkapnya.

Kemudian yang kedua, Party Id (Identitas) partai juga belum tentu menguat,meskipun masyarakat hanya memilih partainya saja, tetapi ada kemungkinan besar akan menguat.

Sebagai contoh dalam sistem proporsional tertutup, kelompok soekarnois tentu akan memilih partai PDIP karena mereka keterwakilan dari itu.

Baca juga: Jokowi Disebut Arahkan Dukungan ke Prabowo Subianto Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Faktor Penyebabnya

Jika pemilu sistem proporsional terbuka, belum tentu kelompok Soekarnois akan memilih calon dari PDIP.

Hal seperti itulah yang memungkinkan adanya penguatan Partai Id, begitu juga dengan PKB dengan NU nya, PAN dengan Muhammadiyahnya dan lain-lainnya.

Yang diuntungkan jika sistem Proporsional tertutup diterapkan adalah partai politik dan pengurus-pengurusnya yang sudah kaderisasi sejak lama.

Karena selama ini di sistem proporsional terbuka, cenderung yang menjadi caleg dan berhasil duduk adalah yang memiliki kekuatan ekonomi.

Sehingga jelas kekuatan kapital menjadi kekuatan dalam pencalonan, karena bisa membangun trust atau kepercayaan, networking atau jaringan kepada masyarakat.

"Pengurus partai yang sudah lama, namun secara modal sosial lemah tentu tidak mampu masuk ke arena pertarungan bebas ini," ucapnya.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Ada Kekhawatiran Masyarakat Pemilu 2024 Tidak Fair Lantaran Jokowi Cawe-cawe

Yang harus dilakukan partai politik jika memang sistem proporsional tertutup adalah menguatkan partai politik dengan menjaga kaderisasi mereka.

Kaderisasi ini sangat penting dilakukan, agar tak terjadi fenomena loncat partai seperti yang marak terjadi hari ini.

"Yang ditekankan kalau proposal tertutup itu adalah kaderisasi harus kuat, loyalitas terhadap partai harus tinggi," ujarnya.

Karena selama ini dalam sistem proporsional terbuka fenomena loncat partai sering terjadi, dan caleg hanya menjadikan parpol sebagai sarana untuk mereka mencakonkan diri atau hanya sebagai kendaraan semata.