Denny Indrayana Klaim Informasi Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Kredibel, Tapi Bukan dari MK

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman dalam mengkritik langkah menteri Presiden Jokowi tersebut.

Benny tidak terima lantaran Mahfud minta polisi untuk memeriksa soal eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana. 

Sebagaimana diketahui Mahfud MD sebelumnya mendorong kepolisian untuk menyelidiki Denny Indrayana.

Permintaan tersebut atas dugaan bocornya informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu sistem proporsional tertutup.

Benny K Harman menilai Mahfud MD memperalat polisi untuk mengkriminalisasi Denny Indrayana. 

Menurutnya, Mahfud sudah seperti corong rezim otoriter.

Pernyataan tersebut disampaikan Benny melalui akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID, Senin (29/5/2023). 

"Pak Mahfud ini benar-benar sudah menjadi corong rezim otoriter," kata Benny dalam keterangannya, Senin (29/5/2023).

"Mestinya harus berterima kasih kpd Pak Denny, bukan malah menginstruksikan Polri utk kriminalisasi ybs. Quo vadis Pak Mahfud, quo vadis domine?" lanjutnya.

Legislator Komisi III itu menilai MK kini harus diawasi dan diperingatkan agar tak membuat keputusan yang menyesatkan jalannya demokrasi. 

Benny pun berterima kasih kepada Denny Indrayana atas keberaniannya. 

"MK harus diawasi dan diperingatkan. Denny telah melakukan hal ini agar MK tidak membuat putusan yg sesat dn menyesatkan jalannya demokrasi kita.

Terima kasih Bung Denny atas keberaniannya menjadi Jubira=juru bicara rakyat.

Prof Mahfud  MD mau peralat polisi utk kriminalisasi Denny? Mari kita semua berdoa agar Pak polisi kuat dan berani menolak menjadi alat kekuasaan yg sewenang-wenang," ujarnya. 

Benny menilai kredibilitas MK rusak bukan karena ada pihak yang membocorkan, melainkan karena adanya putusan yang tidak masuk logika akal sehat.