Anies Baswedan Sebut Ada Kekhawatiran Masyarakat Pemilu 2024 Tidak Fair Lantaran Jokowi Cawe-cawe

"Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah. Karena sebagai warga punya kepentingan Indonesia ke depan. Kan Jokowi sudah bekerja sangat baik, 10 tahun. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Lebih lanjut, kata dia, Presiden Jokowi memiliki aspirasi dan hak politik untuk turut campur dalam Pilpres.

Sebaliknya, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Jokowi.

"Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi, tapi harus disampaikan tidak melanggar aturan atau ketentuan. Misalnya akan ada aturan kampanye, aturan keberpihakan dan sebagainya," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan bahwa nantinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang akan mengawasi jika Presiden Jokowi dianggap melanggar.

"Kalau sampai mengintervensi, tentu ada batasannya, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Aturan ada, institusi penegakkan hukum ada. Apalagi yang kita khawatirkan? Kita bangsa yang besar," tukasnya.

Pertemuan antara Jokowi dengan para Pemred tersebut berlangsung rileks dan hangat. Pertemuan yang dimulai pukul 16.30 WIB tersebut berlangsung hampir dua jam. Sejumlah menu disajikan dalam pertemuan mulai dari Siomay, Pempek, dan Sate Padang.

Tanggapan Politisi Partai Demokrat

Presiden Jokowi diminta tidak gunakan aparatur negara untuk menyingkirkan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tertentu di Pilpres 2024.

Baca juga: KKB Papua Ancam Tembak Pilot Susi Air, Mahfud MD Tegas Tak Libatkan Internasional: Kita Bisa

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman.

Sebagaimana diketahui bahwa Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres di Pilpres 2024.

Partai Demokrat bergabung bersama Partai Nasdem dan PKS dalam Koalisi Persatuan untuk Perubahan.

Benny K Harman menyampaikan permintaan tersebut terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Tidak boleh menggunakan alat negara untuk menggalang-halangi untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung," kata Benny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Benny meminta Presiden Jokowi agar menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihannya.