Pemilu 2024

Pengamat Sebut Partai Golkar Cemas, Gara-gara Minta Agar Pemenang Pemilu Tak Terapkan Sapu Bersih?

Pengamat Politik Indonesia, Bawono Kumoro menanggapi pernyataan ketua umum Partai Golkar saat bertemu dengan ketua umum Partai Demokrat, AHY

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Kompas.com
Pengamat Politik Indonesia, Bawono Kumoro menanggapi pernyataan ketua umum Partai Golkar saat bertemu dengan ketua umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

"Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan 'the winner takes it all'. Artinya, kita ini kan Indonesia raya, kita bukan seperti Amerika, demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner takes it all," kata Airlangga. 

Airlangga mengibaratkan membangun Indonesia seperti tim nasional sebuah cabang olahraga yang membela nama Indonesia. 

Ia mengatakan, pemain-pemain yang masuk tim nasional pun biasanya tidak hanya berasal dari tim yang menjuarai kejuaraan di dalam negeri. 

Dalam konteks politik, Airlangga menilai sistem tersebut bakal menciptakan pelaksanaan pemilu yang membahagiakan, bukan yang memecah belah bangsa. 

"Perbedaan kita hanya pada tanggal 14 Februari pada saat masyarakat memilih, mencoblos, sesudah itu kita kembali bersama-sama," kata Airlangga. 

Lebih lanjut, Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi persimpangan, antara sukses menjadi negara maju atau tetap berada pada middle income trap. 

Menurut dia, persimpangan jalan itu hanya bisa dilalui bila partai-partai politik saling bekerja sama dalam menyusun rencana pembangunan maupun instrumen hukum yang dapat meningkatkan ekonomi Indonesia.

"Kita butuh seluruh instrumen dari hukum kepada DP yang nanti juga duduk itu minimal 70 persen. Oleh karena itu, saya menawarkan Partai Golkar, kita ini dari sekarang supaya nanti kita tidak 'kagetan'," ujar Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga mendorong partai-partai politik untuk menyelesaikan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mendatang.

"Maka calon presiden nanti sudah punya referensi apa yang harus dikerjakan, karena kita semua ini tergantung calon presiden bikin programnya apa, tapi lapangannya dan regulasinya harus kita buat," kata Airlangga.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Sejumlah Wilayah Kota Jambi Rawan Banjir, Dewan Sebut Kapasitas Drainase Tak Memadai

Baca juga: 2.600 Lebih Honorer Kabupaten Tanjabtim Habis Masa Kontrak November 2023

Baca juga: Ruas Jalan Geragai-Mendahara akan Dibangun Pemerintah Pusat

Artikel ini diolah dari Kompas.com

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved