Ketua DPRD Provinsi Jambi Tegas Minta Kementerian Bicarakan Pengaturan Batu Bara: Setop

Laporan Wartawan Tribun Jambi

Samsul Bahri, TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-

Persoalan angkutan batubara masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Terkait batubara, ada tiga kementerian yang berkaitan dalam pengaturannya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Ia menyebut bahwa benturan kewenangan pada tiga kementerian yang berkaitan dengan batubara masih belum terselesaikan. Adapun tiga kementerian tersebut yakni Kementerian PUPR, Perhubungan dan ESDM.

“Saya selalu katakan bahwa ada tiga benturan kewenangan di tiga kementerian, PU sama dishub dan menteri esdm yang sampai saat ini juga tidak satu suara dalam pengaturan, karena esdm memperbolehkan menggunakan jalan umum sebelum ada jalan khusus, sementara PU dan Dishub relatif tidak membolehkan, sekalipun membolehkan tonase dibatasi hanya 5,25 ton,”terangnya.

Maka terhadap hal ini, Edi Purwanto menegaskan bahwa sudah saatnya tiga kementerian tersebut untuk duduk bersama membahas aturan soal batubara ini. Ketika tiga kementerian tidak punya satu suara soal angkutan batubara, maka kata Edi Purwanto momok permasalahan akan terus dirasakan pemerintah daerah.

“ini jadi masalah bagi daerah, tapi memang spirit kita didorong oleh Komisi 5 DPR RI yang minta untuk di setop,”tegasnya.

“Saya hari ini pada posisi itu sepaham dengan komisi 5, ditata dulu supaya jalan khusus dibentuk karena kalau tidak, kita terlena, sehingga yang digunakan selalu jalan umum terus, jadi problem masyarakat terus dan jalan khusus lupa dibangun,”pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pemkab Batanghari Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2023

Baca juga: Suami Nikita Mirzani Kabur ke Bangkok, Bawa Barang Berharga Hingga Tas Mahal Nyai

Baca juga: LAGI! Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe Sama-sama Tawar Manchester United