Advertorial
Rapat Paripurna Rekomendasi LKPJ Bupati Batanghari, DPRD Apresiasi Pemkab Batanghari
DPRD Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batanghar
Penulis: Srituti Apriliani Putri | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, BATANGHARI - DPRD Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun anggaran 2022 pada Kamis, (27/4/2023).
Berlangsung di Ruang Pola Kantor DPRD Kabupaten Batanghari, rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin.
Dalam penyampaian rekomendasinya, DPRD kabupaten Batanghari menyampaikan beberapa catatan terkait dengan LKPJ Bupati Batanghari pada tahun anggaran 2022.
Salah satunya, DPRD Kabupaten Batanghari mengapresiasi capaian Pemerintah kabupaten Batanghari dalam hal ini Perumda Tirta Dharma Batanghari yang pada tahun 2022 telah memasang 1.000 sambungan kepada rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
"Karena keberhasilan ini, dana penyerta modal pemerintah kabupaten Batanghari senilai Rp3 miliar yang diberikan kepada Perumda Tirta sudah di transfer kembali oleh Kementerian Keuangan ke kas umum daerah kabupaten Batanghari," kata Anggota Komisi II DPRD kabupaten Batanghari, Aminudin.
Bupati Batanghari Fadhil Arif mengatakan apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD kabupaten Batanghari akan segera ditindaklanjuti.
"Alhamdulillah, kawan-kawan DPRD punya paradigma yang sama dengan kita. Urusan terhadap pembangunan yang menyentuh masyarakat tinggal kita perintahkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti," jelasnya.
Lebih lanjut, Fadhil mengatakan terkait dengan sambungan air bersih kepada rumah masyarakat berpenghasilan rendah direncanakan tahun ini akan kembali ditambah
"Tahun ini direncakan 3.000 sambungan, kita lihat realisasinya," kata Fadhil.
Ia mengatakan, untuk saat ini pihaknya meminta Perumda Tirta Dharma Batanghari untuk mengutamakan daerah di kecamatan Bajubang. Dimana di kecamatan Bajubang masih kesulitan air bersih.
"Ada PR kita di kecamatan Bajubang yang belum bisa teraliri air bersih. Dimana kalau kemarau warga kita kesulitan, tapi memang biayanya cukup mahal. Jadi kita sedang berupaya koordinasi dengan pemerintah pusat bagaimana jaringan PDAM induk Sungai Batanghari bisa di dorong ke kecamatan Bajubang," jelasnya.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Sempat Disegel, Puskesmas Muara Madras Kembali Beraktivitas Normal
Baca juga: 300 Personel Turun ke Daerah Rawan Karhutla di Jambi Usai Apel Siaga
Baca juga: Tetapkan Siaga Darurat Karhutla, Tiga Daerah di Jambi Kategori Rawan
