Eselon II dan III Pemkab Bungo Alami Kekosongan, Mau Lelang Keterbatasan Anggaran

TRIBUNJAMBI.COM,MUARABUNGO - Sejumlah jabatan eselon II dan puluhan jabatan eselon III di pemerintahan kabupaten Bungo mengalami kekosongan sejak 3 bulan terakhir.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Bungo Wahyu Sajono mengatakan, kekosongan dikarenakan penjabat pensiun dan meninggal dunia.

Sedangkan eselon III mengalami kekosongan karena banyak yang mengikuti lelang jabatan.

"Ada 7 yang mengalami kekosongan, kalau struktur RSUD sudah disahkan naik kelas maka akan ada 8 kekosongan untuk eselon II. Nanti RSUD akan ikut lelang jabatan juga tidak bisa langsung naik," kata Wahyu, Minggu (9/4/2023).

Lanjutnya, kekosongan jabatan eselon III diangka yang cukup banyak yakni mencapai 40 jabatan. Untuk itu, saat ini Pemkab Bungo sementara waktu mengisi kekosongan itu dengan PLT.

"Kekosongan jabatan eselon III dikarenakan banyak yang ikut lelang jabatan dan Pemkab sudah lama tidak melakukan rotasi. Karena kita prioritaskan eselon II dulu, paling lambat untuk eselon III mungkin sebulan sesudah puasa sudah di bahas," katanya.

Kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Bungo, kata Wahyu cukup bervariasi. Rata-rata kekosongan paling lama sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir.

"Kalau yang kekosongan karena pensiun ada yang sudah 6 bulan, kalau yang karena ditinggalkan kepala dinasnya paling lama 2 bulan,"sebutnya.

Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, tentu dibutuhkan lelang jabatan. Namun, sayang pemerintah kabupaten Bungo tidak akan melakukan lelang jabatan karena APBD murni tidak cukup.

"Seharusnya ada lelang, cuma tergantung anggaran saat ini anggaran kita tidak cukup. Karena kita tidak memprediksi yang tidak lolos ke eselon II sampai 3 instansi. Karena dalam anggaran kita lelang hanya untuk 5 instansi, sementara yang mau dilelang ada 8 instansi," ujarnya.

Ia mengaku akan memperjuangkan anggaran di APBD perubahan, sebab jika tidak dilakukan pada akhir tahun maka anggaran lelang jabatan akan terbentur dengan anggaran pemilihan kepala daerah.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: ASN Bisa Ajukan Pensiun Dini di Usia 45 Tahun, Ini Penjelasan BKPSDMD Batanghari

Baca juga: Fraksi Golkar Apresiasi Kondisi Ketenagakerjaan Jambi Tahun 2022 Tunjukkan Pertumbuhan Positif

Baca juga: Berikut Jadwal dan Harga Tiket di Pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal Jelang Idul Fitri 2023