Soroti Temuan BPK, Abun Yani Ingatkan Gubernur Jambi Jangan Seremonial Tak Berkesudahan 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Anggota fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Jambi soroti kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dalam menindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Partai Gerindra Abun Yani saat membacakannya pandangan umum fraksi Gerindra terhadap LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2022 pada Paripurna Jumat (31/3/2023).

Kata Abun Yani, adanya temuan-temuan BPK tersebut, mengindikasikan masalah pengawasan dan evaluasi dari Pemprov Jambi. LHP dan BPK itu secara substansi menunjukkan potensi penyimpangan pelaksanaan proyek yang jumlahnya puluhan miliar.

"Kami minta pak Gubernur harus fokus, jangan seremonial tak berkesudahan," kata Abun Yani dalam paripurna tersebut.

Berdasarkan progres Persemester kedua hingga Desember tahun 2022, masih ditemukan banyak rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti hingga tuntas.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza Pimpin Rapat Paripurna

Persentase penyelesaian pemprov Jambi baru mencapai angka persentase 57,43 persen. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi Jambi berada pada peringkat terendah yakni 12 dari 12 entitas. 

"Dalam hal ini kita mengharapkan Gubernur memiliki Action Plan yang jelas, terukur, dan akuntabel dalam hal menindaklanjuti temuan BPK. Untuk itu kita meminta ada Political Will atau keinginan politik yang kuat dari Gubernur untuk terus mendorong OPD mampu memperbaiki temuan BPK," ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menyebut, dalam bahasa sederhana, jangan biarkan Inspektorat bekerja sendiri, Gubernur harus memantau langsung OPD untuk menindaklanjuti semua temuan secepat mungkin.

Baca juga: Fraksi PDI Perjuangan Sebut Dumisake Gubernur Jambi Bukan Program, Wartono: Hanya Slogan

"Ke depan Kami dari Fraksi Gerindra, meminta Gubernur Jambi mengawasi anak buahnya lebih ketat. Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK masalah pengadaan peralatan dan pengelolaan pendapatan sebagai kesalahan dasar yang mirisnya hal ini kerap terjadi," tutupnya.