WPR hingga Pendidikan Politik Jadi Pembahasan DPRD Jambi pada Pertemuan dengan Lemhannas RI

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) turut menjadi pembahasan dalam pertemuan DPRD Provinsi Jambi dengan rombongan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di ruang Badan Anggaran (Banggar), Selasa (28/3).

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto usai melakukan pertemuan tersebut. Selain WTP, termasuk dalam pembahasan tersebut yakni aktivitas ilegal driling yang masih terjadi di Provinsi Jambi

"Masalah wilayah pertambangan rakyat itu juga dibahas tadi kemudian ada ilegal driling yang juga turut di singgung, tentu kita menunggu regulasi nasional itu seperti apa dalam hal mengaturnya," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto setelah ada regulasi dari tingkat pusat atau nasional mengaturnya, maka secara tegas disebutkan oleh Edi Purwanto tidak ada alasan untuk DPRD Provinsi Jambi khsusnya tidak membentuk aturan berupa Peraturan Daerah (Perda).

Baca juga: Andi Widjajanto Dapat Pesan Khusus dari Megawati Sebelum Dilantik jadi Gubernur Lemhanas

"Tapi kalau kita membuat perda sementara di nasional juga belum jelas ini sulit juga. Karena memang urusan migas ini urusan negara, kementerian, yang kewenangannya ada di sana, kalah sudah ada turunan itu ya baru kita jalan," terangnya.

Selain membahas soal tersebut, Edi Purwanto juga menyebut bahwa ada pembahasan terkait pendidikan politik terhadap masyarakat. Hal ini juga turut membahas soal keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD.

"Tadi ada dikaitkak juga termasuk keterwakillan perempuan di DPRD itu seperti apa, hal-hal itu saja yang kita diskusi tadi," pungkasnya.

Baca juga: Ketua DPRD Provinsi Jambi Sambut Rombongan Lemhannas RI