Pemerintah Kabupaten Sarolangun Gelar Musrenbang RKPD

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2024 di ruang pola Kantor Bupati Sarolangun. Kamis (16/3/2023)

Kepala Bappeda Sarolangun H Muhammad dalam laporannya mengatakan bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan bagian dari mekanisme perencanaan sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, yang diawali dari Musrenbang tingkat desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan forum gabungan OPD yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

”Persentase penduduk miskin Kabupaten Sarolangun sebanyak 8,67 persen tahun 2021 dan tahun 2022 turun menjadi 8,48 persen. Indeks pembangunan manusia kabupaten Sarolangun, 70,89 persen. Ada peningkatan di tahun sebelumnya 79, 25 persen,” katanya.

Selain itu, Muhammad juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Sarolangun saat ini permasalahan yang terjadi mulai dari ketersedian ekonomi, infrastruktur, tata kelola pelayanan publik dan sumber daya manusia.

”Target yang kami susun pada tahun 2024 mendatang, pertumbuhan ekonomi 4,65 persen. Dan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,16 persen dan indeks pembangunan manusia menjadi 80,15 persen,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal mengatakan pada prinsipnya proses pembangunan itu memiliki dimulai dari perencanaan.

Dimana perencanaan yang semuanya berangkat dari data. Sebab, menurutnya berdasarkan data dan fakta, semua rencana kegiatan akan terlaksana dengan baik.

” Dalam melaksanakan program dan kegiatan di Kabupaten Sarolangun itu tidak lepas dari yang namanya adalah data dan fakta,” katanya.

Terkait hal pembangunan kesehatan, menurut Henrizal harus dibarengi dengan data seperti penanganan angka stunting, posyandu, dan program lainnya.

Memang pada tahun 2022, Pemkab Sarolangun sudah berhasil menurunkan angka stunting dari 21,46 persen dari tahun 2021 menjadi 16,8 persen di tahun 2022, namun tentu masih ada kekurangan data terkait anak stunting.

” Jangan kita melaksanakan penyelenggaraan asal-asalan, akan tetapi harus jelas, akurat. Di bidang infrastruktur, kondisi jalan, status tanah seperti apa, panjangnya berapa. Begitu juga pendidikan, maka saya harapkan kepala OPD siapkan data yang valid dan sempurna,” katanya.

“Belum lagi kita bicara inflasi, dimana kita salah satu daerah penyangga, tetapi kita akan terdampak inflasi, dan hari ini saya minta kawan-kawan DPRD untuk membantu OPD dalam menganggarkan peta rawan bencana yang berbentuk buku namun memang anggarannya mencapai Rp 600 juta,” kata dia menambahkan.

Ia berharap dengan kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2024 dapat menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan daerah yang tentunya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarolangun.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: PIAUD Indonesia Gelar Konferensi Internasional dan Rapat Anggota Tahunan III

Baca juga: Viral di Tiktok. Kipas Angin Keluarkan Suara Unik, Download Videonya di Snaptik

Baca juga: Angka Pravelensi Stunting di Batanghari Naik, Wabup Perintahkan untuk Validasi Data