Realisasi Pajak Sarang Burung Walet di Batanghari Hanya Rp 38 Juta, Ini Penyebabnya

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Objek pajak sarang burung walet di Pemerintah Kabupaten Batanghari terbilang masih rendah.

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Batanghari mencatat hanya mencapai Rp38.591.400 atau 19 persen dari target Rp 200 juta pada 2022.

Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Bakeuda Batanghari Apriyeldi mengatakan, sesuai data di lapangan setidaknya ada 98 tempat penangkar sarang walet di wilayah ini.

Terbanyak ada di Kecamatan Muara Tembesi, Muara Bulian dan Batin XXIV.

"Secara produksi kita belum tahu apakah dari 98 penangkaran itu menghasilkan atau tidak. Tapi secara data objek itu ada 98," katanya pada Kamis (23/2/2023).

Pajak sarang burung walet yang dihasilkan oleh penangkar yang dijual dikenakan pajak 10 persen.

Ia mengungkapkan, kelemahan kenapa bisa rendah disebabkan faktor pelaporan dari wajib pajak itu tidak melaporkan berapa produksi yang sebenarnya dan berapa harga jual yang sebenarnya.

Sehingga, kata dia, perolehan nilai pajak sarang burung masih rendah.

"Potensi kita banyak, tapi secara hasil pajak masih jauh dari harapan kita. Tapi kita masih optimis akan mencapai target itu. Tahun ini kita targetkan Rp500 juta," pungkasnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Ratusan Kendaraan Dinas Kepala OPD dan Kades di Tebo Nunggak Pajak

Baca juga: Wali Kota Jambi Syarif Fasha Optimis Peningkatan Pajak Bisa Capai Rp 400 Miliar

Baca juga: Melonjak Tajam, PTPN VI Sumbang Pajak Rp 388 Miliar