Konflik Lahan di Jambi Terjadi Sudah Lama, Edi Purwanto: Tugas Kita Bersih- Bersih

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Sebanyak 76 persen konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi merupakan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Sementara 24 persen lainnya konflik lahan yang terjadi secara gabungan.

“76 persen itu konflik antara kelompok tani dan perusahaan sementara 24 persen itu baru gabungan, itu ada masyarakat dengan masyarakat ada masyarakat dengan pemerintah,” terangnya.

Hal ini berdasarkan Tipologi yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Selain itu hampir semua konflik yang terjadi bukanlah konflik baru melainkan konflik yang sudah cukup lama namun tidak terselesaikan yang pada akhirnya sampai saat ini.

“Konflik lahan yang ada inikan rata-rata merupakan warisan yang lama, kita inikan bersih-bersih tapi inilah tugas negara yang harus kita selesaikan, kalau bukan kita siapa lagi. Ini juga sebagai komitmen kita yang saat ini menjalankan amanah masyarakat saat ini,” tegasnya.

Disisi lain, DPRD Provinsi Jambi sudah membentuk pansus konflik lahan yang ini sangat diapresiasi oleh Menteri ATR BPN karena merupakan pansus pertama di Indonesia. Terlebih ada kasus konflik lahan SAD 113 yang terjadi hampir 37 tahun lamanya, namun dengan adanya pansus ini bisa terselesaikan dengan cara baik.

“Kita sangat berterima kasih atas apresiasi pak Menteri, tapi saya tidak ingin hanya di apresiasi. Maka memang semangat pak menteri untuk melakukan audit luas, audit fungsi dan pemanfaatan HGU ini harus kita ingatkan terus, sehingga tidak berhenti sampai di sana, sehingga ketika dilakukan itu saya yakin dan percaya banyak masalah yang bisa diselesaikan,” pungkasnya.

Baca juga: Edi Purwanto Targetkan 6 Konflik Lahan di Jambi Terselesaikan

Baca juga: 131 Aduan Konflik Lahan di DPRD Provinsi Jambi Terus Didalami, Edi Purwanto: Ini Komitmen Kami

Baca juga: Plt Kakantah Jambi Targetkan Pemasangan Tanda Batas Tercepat: Itu Meminimalisir Konflik