Sejak 2017 Ribuan Warga Kampung Patokan Tebo Belum Ada KTP, Ini Kata Pihak Disdukcapil

TRIBUNJAMBI.COM, MUARATEBO - Belum lama ini warga yang tinggal di Kampung Patokan, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo meminta difasilitasi agar punya Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan data yang dihimpun, ada ribuan warga yang saat ini tinggal sejak 2017 lalu. Hingga saat ini mereka belum terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Tebo. 

Pendi Manurung tokoh masyarakat Patokan mengatakan, sejak 2017 masuk ke Kabupaten Tebo hingga saat ini ia belum memiliki KTP Tebo.

Menurutnya, ada sekitar 2.500 jiwa di Patokan dan belum memiliki KTP maupun dokumen lainnya. 

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Tebo agar bisa membantu dalam kepengurusan dokumen kependukan.

Sebab, ini menjadi persyaratan untuk mengurus anaknya masuk sekolah.

Menjawab hal itu, M Novri Zamhar, Kepala Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Penduduk Dinas Dukcapil Tebo bilang, pihaknya akan kembali menduduki persoalan tersebut dan menandatangani kesepakatan.

Sebab, kalau penduduk berada di kawasan hutan sesuai aturan yang ada tidak diperbolehkan. "Melanggar UU Perhutanan," katanya belum lama ini.

Namun, jika ada kesepakatan antara pihak legislatif, eksekutif maupun desa terkait mau menerima warga Patokan maka pihak Dukcapil bisa menerbitan dokumen kependukan nya.

Diakuinya, aturan dari Mengari warga tersebut berdimisili degan desa defenitif (desa yang diakui).

"Makanya kedepannya harus duduk bersama, antara desa dan pihak terkait," katanya.

Sementara, Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi mengaku sebelumnya sudah pernah mengajak warga Patokan untuk menginduk ke Desa Tanjung Pucuk. 

Dirinya sudah melihat peta dan ternyata patokan masuk wilayah Tanjung Pucuk Jambi. "Sebelum ini sudah kami ajak warga patokan untuk bergabung ke desa kami," katanya. 

Menurutnya, dari warga Patokan yang sering mengundur waktu dan kurang komunikasi dengan pengurus yang sudah dibentuk oleh pemerintah desa.

Dikatakannya, sebenarnya warga Patokan menolak untuk bergabung, namun kemungkinan pihaknya ingin pemerintah labupaten diikut sertakan.