Soal Kemungkinan Sistem Pemilu Tertutup, PAN Jambi Tegas Menolak Rencana Itu
DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi dengan tegas menolak pernyataan Ketua KPU RI soal kemungkinan pemilu legislatif 2024 menggunakan siste
Penulis: Danang Noprianto | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi dengan tegas menolak pernyataan Ketua KPU RI soal kemungkinan pemilu legislatif 2024 menggunakan sistem proposional tertutup.
"PAN dengan tegas menolak rencana itu," kata Sekretaris DPW PAN Jambi, Ahmad Khusaini, Selasa (3/1/2023).
Ia menyatakan bahwa mayoritas partai politik masih menginginkan sistem pemilu proporsional terbuka.
Masyarakat juga kata dia pasti menginginkan asas keterbukaan, dirinya berharap agar pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem yang telah dijalankan pada tiga Pemilu sebelumnya.
"Karena dengan sistem proposional terbuka, peran serta masyarakat menjadi lebih luas, khususnya dalam memilih calon anggota legislatif," ucapnya.
Di dalam sistem proporsional terbuka, menurutnya partisipasi politik masyarakat dipastikan menjadi lebih luas, dan yang paling penting, masyarakat bisa menentukan secara langsung calon anggota legislatif yang menurutnya terbaik.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: DPW Gelora Jambi Tolak Sistem Pemilu Tertutup
Baca juga: Lurah di Enam Kelurahan Baru di Kota Jambi Segera Dilantik
Baca juga: Pacar Nikita Mirzani Ternyata Seorang Polisi Militer, Nyai Bakal Menikah Tahun ini!
Pilihan Mobil Bekas Under Rp50 Jutaan, Jenis Sedan, MPV, Minibus, SUV, Hatchback |
![]() |
---|
2 Desa di Batang Hari Jambi Masih Dipimpin Sekdes, Tunggu Penunjukan PJ |
![]() |
---|
Hasil Pengecekan KPK, Ridwan Kamil Pakai Nama Ajudan untuk Kepemilikan Kendaraan |
![]() |
---|
KPK Dalami Pihak yang Perintahkan Eks Kadis PUPR Sumut Terima Suap |
![]() |
---|
Viral Wanita dengan Keterbatasan Mental 2 Kali Dirudapaksa di Padang, Hamil Kedua Malah Diusir |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.