Pergantian Menteri

Isu Reshuffle Kabinet Dinilai Bukan Soal Kinerja Tapi Karena Politik, PDIP dan NasDem Tak Akur ?

Isu perombakan kursi menteri dinilai bukan dipengaruhi faktor kinerja tetapi karena urusan politik

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Maruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). 

Beberapa indikasi yang lain juga terlihat kata Adi, termasuk adanya sindiran dari politisi PDIP yang merupakan partai tempat Jokowi bernaung.

"Setelah NasDem usung Anies maju pilpres, sudah dua kali elit PDIP langsung nyindir NasDem. Hasto sempat bilang biru, yang itu artinya NasDem, lepas dari koalisi istana. Lalu, Djarot minta menteri pertanian dan lingkungan dievaluasi," tukas Adi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

"Mungkin," kata Presiden Jokowi.

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

"Ya nanti," katanya.


Daftar Menteri Aman dan Rawan

Jabatan menteri yang diduduki partai tersebut yakni Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Selanjutnya yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate.

Desakan mendepak Nasdem dari kabinet menguat diduga setelah keputusan Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka NasDem mendukung sosok yang dinilai bertentangan dengan Jokowi secara politik.

Baca juga: Daftar Menteri yang Aman dan Rawan Hengkang dari Kabinet Jokowi Bila Reshuffle Benar Terjadi

Bahkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir agar NasDem direshuffle sebab berkompromi dengan pihak yang dianggap mereka berseberangan dengan pemerintah.

NasDem juga dianggap melanggar etika pemerintah.

"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ujar Hasto Kristiyanto.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved