LBH Pranata Jambi Pertanyakan Dasar Hukum Pemprov Buat Dua Jalur Khusus Batu Bara

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pranata Iustitia Jambi pertanyakan dasar hukum pemprov membangun dua jalur khusus batu bara.

Penulis: Wira Dani Damanik | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi.com
Mojok Tribun Jambi membahas jalur khusus angkutan batu bara. 

 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pranata Iustitia Jambi pertanyakan dasar hukum pemprov membangun dua jalur khusus batu bara.

Dua jalur khusus itu yakni jalur darat sudah dilakukan groundbreaking beberapa waktu lalu oleh Gubernur Jambi Al Haris. Sementara itu, jalur khusus sungai saat ini tengah memasuki perencanaan.

Hal itu disampaikan Advokat LBH Pranata Iustitia Jambi, Frandy Septior Nababan saat menghadiri program mojok Tribun Jambi bersama Kuasa Hukum Pemprov Jambi Sarbaini.

Frandy Nababan menilai saat ini tidak ada dasar hukum pemprov melakukan pembangunan jalur khusus itu.

Menurutnya perda nomor 13 tahun 2012 telah diperintahkan selesai pembangunan jalur khusus selambatnya Januari tahun 2014.

"Maksudnya itu sudah diperintahkan wajib selesai, siap bahasanya. Kalau siap ditafsirkan dalam KBBI baca sendirilah. Artinya sudah selesai dalam 2014. Sekarang saya mau logika kan, misalnya saya perintahkan tanggal 13 harus kerjakan ini, kemudian tidak selesai. Terus pandai-pandaian dikerjakan tanggal 15. Saya selaku yang memerintahkan kok pandai-pandaian mengerjakan tanggal 15. Ini yang saya maksud pak gubernur melaksanakan ini apa dasar hukumnya," kata Frandy, Selasa (1/10).

Baca juga: Dishub Sebut 5 Transportir Bakal Tanggung Jawab Sediakan Kantung Parkir untuk Truk Batu Bara

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Pemprov Jambi, Sarbaini mengatakan para sarjana hukum dapat menafsirkan hingga 5 tafsiran.

"Sekarang kalau Frandy mengatakan tidak ada kewenangN gubernur lagi membuat itu, apa dasar hukumnya. Sementara di sisi lain didesak apa kerja kau gubernur, bagaiamana itu. Kita tafsirkanlah yang baik-baik, undang-undang itu kalau belum dicabut tidak akan ada kadaluarsanya, kecuali kalau dicabut. Sekarang itu baru direvisi," kata Sarbaini.

Ia pun sebut permasalahan ini tak diselesaikan pada masa gubernur sebelumnya. Menurut Sarbaini, saat ini Gubernur Al Haris melakukan pembangunan karena masih memiliki dasar hukum. 

"Sekarang di baru gubernur, kenapa ini tidak dilakukan. Inilah makanya tertariknya oleh Al Haris lakukan, karena masih ada dasar hukumnya kenapa? Ini harus siap karena memang batu bara ini harus selalu di jalan-jalan khusus. Ini lex specialis, Itulah makanya gubernur mengatakan ini harus dibuat, engga bisa tidak. Untuk membuat pekerjaan ini lebih baik maka direvisilah perdanya sekarang, itulah yang saat ini dibahas di DPRD," kata Sarbaini.

Baca juga: Ini Penjelasan Dishub Terkait Mutasi Plat Luar Angkutan Batu Bara di Jambi

Menurut Frandy, perlu penjelasan mengapa perintah yang termuat dalam perda nomor 13 tahun 2012 tersebut tidak selesai.

Tak hanya itu, Frandy pun mengungap adanya perda tahun di 2015 yang  mengatur penyelenggaraan jalan khusus, di mana pendanaannya tidak boleh menggunakan APBD.

"Jadi ada dua perda sebenarnya ini, bukan hanya perda tahun 2013 tadi, adalagi tahun 2015, perda penyelenggaraan jalan khusus itu nanti pendanaannya itu karena dia sifatnya khusus ya siapa yang menggunakannya, itu yang berhak," pungkasnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

 

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved