Berita Jambi

Kamarudin Simanjuntak Minta Polda Jambi Tindak Lanjuti Laporan Klien di Jambi Terkait Sengketa Lahan

Saat ini, Kamarudin sedang mendampingi kliennya bernama Maskur Anang, Direktur Utama PT Rikim Mas Jaya untuk meminta tindak lanjut kepada Polda Jambi,

Penulis: Aryo Tondang | Editor: Suci Rahayu PK
Tribunjambi.com/Aryo Tondang
Kamaruddin Simanjuntak dan timnya, serta Irma Hutabarat tangani perkara sengketa lahan di kawasan Muaro Jambi yang berujung pada laporan pencemaran nama baik. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pengacara Kamaruddin Simanjuntak dan timnya, yakni Nelson Simanjuntak dan Nartin Simanjuntak menangani perkara sengketa lahan dan pencemaran nama baik di Jambi.

Saat ini, Kamarudin sedang mendampingi kliennya bernama Maskur Anang, Direktur Utama PT Rikim Mas Jaya untuk meminta tindak lanjut kepada Polda Jambi, atas laporan kliennya pada Tahun 2019 lalu, tentang fitnah dengan sengaja memberi keterangan palsu sumpah palsu di Pengadilan oleh orang suruhan salah satu pimpinan perusahaan besar di Jambi.

Kamarudin menjelaskan, pimpinan perusahaan tersebut diduga melanggar pasal 317 dan pasal 242 KUHPidana yg juga terkait dengan penyerobotan dan Penguasaan areal Izin Lokasi.

Ia menyampaikam surat secara resmi terkait laporan Perkebunan PT. Rickim Mas Jaya di Desa Sekumbung Desa Danau Lamo dan di Desa Tanjung katung Kabupaten Muaro Jambi di duga melanggar Undang-undang RI No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pada halaman 45 BAB XI ketentuan Pidana pasal. 69,70,71,72,73,74 dan pasal.

Kamarudin menjelaskan, kliennya tersebut telah melapor sejak Tahun 2019 lalu, di mana sebelumnya, kliennya dilaporkan melakukan penyerobotan lahan seluas 2 ribu hektar pada Tahun 2003, yang di mana kata Kamarudin, lahan tersebut masih milik dari kliennya.

Baca juga: Wika Salim Nikah Siri dengan Hotman Paris?, ini Kata Sang Pedangdut: Bingung

Baca juga: Syarat dan Cara Mendapatkan BLT Ojol dan UMKM 2022

Kemudian, laporan dihentikan pada Tahun 2009 dan pada Tahun 2010 masuk sidang serta putasan pada Tahun 2015.

Kamarudin menjelaskan, kliennya tersebut akhirnya ditangkap dan ditahan sempat selama 6 bulan atas laporan tersebut.

Namun, setelah putasan Kasasi Mahkamah Agung, Maskur Agung bebas murni dan tidak terbukti melakukan penyerobotan lahan.

Setelah dinyatakan bebas murni, kliennya kemudian melapor balik ke Mapolda Jambi pada Tahun 2019 lalu, dan sampai saat ini belum ditindak lanjuti.

"Jadi, karena bebas murni, klien kami melapor pada Tahun 2019 lalu dan sampai saat ini laporan tersebut masih tahap lidik belum dilakukan penyidikan," kata Kamarudin saat diwawancarai media di Mapolda Jambi, beberapa waktu lalu

Kata Kamarudin, kliennya kemudian meminta pendampingan agar laporan yang dilakukan pada Tahun 2019 untuk ditindak lanjuti oleh Polda Jambi.

Kamarudin menyebut, kliennya tersebut melaporkan Direktur Utama salah satu perusahaan di Jambi tersebut dengan pasal 317, 318 pasal 242 junto pasal 310 KUHpidana pasal 556.

"Itu lahan kan sebagian milik orangtuanya, sebagian pembebasan dari masyarakat yang di mana mengurus lahan melalui Kepala Desa, dengan bukti sporadik dan dapat izin dari kementerian, Gubernur dan yang lainnya," kata Kamarudin.

Baca juga: Anies Hanya Tertawa Dilaporkan ke Bawaslu soal Brosur yang Disebar di Malang

Adapan, Maskur Agung merupakan Direktur Utama dari 3 perusahaan sekaligus, yakni PT. Rickim Mas Jaya, PT. Rickimmas Rizkiputra, dan mantan pemilik PT.Ricky Kurniawan Kertapersada.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved