Breaking News: Ratusan Orang Gelar Aksi Hari Tani Nasional, Tuntut Penyelesaian Konflik Tanah

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ratusan orang dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi bersama masyarakat desa menggelar aksi hari tani nasional 2022 di Simpang Empat BI pada Senin (26/9) sekira pukul 10:00 WIB.

Adapun yang ikut dalam aksi itu yakni masyarakat desa dampingan WALHI Jambi yang berada di 6 kabupaten di Provinsi Jambi.

Dalam aksi itu terlihat massa yang membawa spanduk bertuliskan penuntutan penyelesaian konflik agraria.

Dalam spanduk itu tertulis ada 5 tuntutan massa, yakni Meminta komitmen pemangku kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan agraria di Provinsi Jambi, mengembalikan wilayah kelola rakyat Jambi, mengusut tuntas mafia tanah di Provinsi Jambi, tindak tegas korporasi perusak lingkungan dan hentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani.

Salah satu orator perwakilan Walhi Jambi meneriakkan agar mafia diusut tuntas. Teriakan itu disambut ratusan massa dengan kata sepakat.

Sementara itu, perwakilan petani dari Desa Mekar Sari saat memberikan pernyataannya, dia meminta agar mafia tanah diusut tuntas oleh pemerintah. Ia pun meneriakkan agar Gubernur Jambi secara tegas menyelesaikan kasus itu.

"Kami warga transmigrasi, dijanjikan tanah rupanya tidak. Kami digusur mafia tanah dan tidak selesai puluhan tahun," kata salah satu orator perwakilan petani.

Baca juga: Sidang Dugaan Korupsi Jasa Kebersihan RSUD Kolonel Abundjani Bangko Berlanjut, JPU Hadirkan 9 Saksi

Baca juga: Kapolres Batanghari AKBP M Hassan Parkir di Yanma Polri, Diduga Terlibat Asusila

Hingga saat ini berdasarkan data WALHI Jambi, Provinsi Jambi adalah Provinsi dengan konflik agraria tertinggi ke 2 se-Indonesia dengan jumlah peristiwa konflik agraria masih diangka 156 konflik yang belum terselesaikan. Keterlibatan aktor utamanya adalah, Perusahaan ekstraktif (sawit, tambang dan HTI), Pemerintah dan masyarakat korban.

Dengan rincian tambang mencapai 95 konflik. HTI/hutan sebanyak 57 konflik dan monokultur 28 konflik. Para kaum tani harus dipaksa dengan tindakan-tindakan intimidatif, kekerasan hingga pembunuhan dalam memperjuangkan wilayah kelolanya.

WALHI Jambi sendiri memprioritaskan 17 Desa dampingan yang sedang berkonflik di sektor kehutanan dan perkebunan dengan tipe konflik yang beragam.

Adapun 17 desa dampingan yang berkonflik dan menjadi prioritas WALHI Jambi untuk percepatan penyelesaian konfliknya di sektor hutan antara lain: Desa Pemayungan, Desa Lubuk Mandarsah, Desa Muara Kilis, Desa Sungai Paur, Desa Sungai Rambai, KT. Panglimo Berambai, Desa Olak Kemang dan Desa Gambut Jaya.

Sementara itu untuk desa yang berkonflik di sektor perkebunan antara lain: Desa Rondang, Desa Simpang Rantau Gedang, Desa Sungai Bungur, Desa Batu Ampar, Desa Seponjen, Desa Pandan Sejahtera, dan Kelurahan Tanjung.

Ditambah Desa Mekar Sari dan Tebing Tinggi harus menghadapi konflik sektor perkebunan yang tanah mereka diambil oleh mafia tanah. (Tribunjambi.com/Wira Dani Damanik)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Goggle News

Baca juga: Sidang Dugaan Korupsi Jasa Kebersihan RSUD Kolonel Abundjani Bangko Berlanjut, JPU Hadirkan 9 Saksi

Baca juga: Kapolres Batanghari AKBP M Hassan Parkir di Yanma Polri, Diduga Terlibat Asusila

Baca juga: Sinopsis Takdir Cinta Yang Kupilih 26 September 2022, Novia Tahu Hakim dan Tammy Ada Hubungan