Registrasi Sosial Ekonomi, Wujud Nyata Bakti BPS

BPS menggunakan kebutuhan dasar (basic needs approach) yang mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Bank Dunia.

Editor: Rahimin
istimewa
Registrasi Sosial Ekonomi, Wujud Nyata Bakti BPS 

Registrasi Sosial Ekonomi, Wujud Nyata Bakti BPS

Oleh : Aldi Kurniawan, Statistisi Ahli Pertama BPS Kab. Sarolangun

TRIBUNJAMBI.COM -Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, pemerintah Indonesia telah mengupayakan berkurangnya kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan kebutuhan dasar (basic needs approach) yang mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Bank Dunia.

Oleh karena itu, kemiskinan dipandang sebagai tidak mampunya dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dihitung dari sisi pengeluaran.

Seseorang dikatakan miskin jika memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan per bulannya.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, kemiskinan di Indonesia cenderung menurun walaupun sempat meningkat pada 2020.

Pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan berbagai sektor ekonomi. Meskipun begitu, kemiskinan  masih menjadi masalah di negeri ini.

Salah satu dari masalah kemiskinan adalah kemiskinan ekstrem. Persentase kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 adalah empat persen.

Angka tersebut memang kecil, namun jika tidak segera diatasi, kemiskinan tersebut akan bertahan lama mengingat kemiskinan ekstrem lebih sulit diatasi.

Halaman
123
  • Berita Lainnya
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved