Jaga Akurasi Data, BPJS Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah Kota Jambi Lakukan Rekonsiliasi

BPJS Kesehatan Cabang Jambi mengelar rekonsiliasi data pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) bersama dengan Badan Keuangan Daerah Kota Jambi, Kamis

Editor: Suci Rahayu PK
ist
BPJS Kesehatan Cabang Jambi mengelar rekonsiliasi data pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) bersama dengan Badan Keuangan Daerah Kota Jambi, Kamis (19/05). 

TRIBUNJAMBI.COM - Akurasi data peserta menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Untuk senantiasa menjaga hal tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Jambi mengelar rekonsiliasi data pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) bersama dengan Badan Keuangan Daerah Kota Jambi, Kamis (19/05).

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Jambi, M. Adithia Hangga Rimartha mengungkapkan bahwa terdapat 339 satuan kerja perangkat daerah Kota Jambi yang terdaftar di BPJS Kesehatan Cabang Jambi.

“Rekonsiliasi akan diadakan selama 2 hari ke depan BPJS Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah Kota Jambi secara bersama melakukan penyandingan data yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja yang dihimpun oleh Badan Keuangan Daerah Kota Jambi guna dilakukan pencocokan apakah data dan iuran pegawainya yang telah dibayarkan sebelumnya telah sesuai atau belum,” jelas Hangga.

Baca juga: BPJS Kesehatan Hadir di Mal Pelayanan Publik Kota Jambi

Baca juga: Monev Pelaksanaan KBK di FKTP, Fungsi Layanan Primer Diperkuat

Hangga menegaskan bahwa Badan Keuangan Daerah bertanggung jawab terhadap data kepesertaan yang dimilikinya dan melakukan perhitungan iuran.

Mereka mewajibkan masing  satuan kerja untuk melakukan pelaporan mutasi tambah kurang peserta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

"Dengan demikian, validitas data peserta selalu terjaga, baik yang dimiliki oleh satuan kerja maupun yang terdapat dalam masterfile BPJS Kesehatan. Hal ini juga berarti pemenuhan terhadap hak peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan dapat terlaksana tanpa adanya hambatan," ujarnya.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Badan Keuangan Daerah Kota Jambi, Firman Kurniawan mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan selalu rutin melaksanakan kegiatan ini, karena selain menunjang validitas data peserta, menurutnya kegiatan ini menjaga komunikasi yang baik antara satuan kerja dan BPJS Kesehatan.

“Ketaatan kami dalam pelaporan mutasi data peserta menjadi kunci dalam keselarasan data yang sesuai dengan pihak BPJS Kesehatan. Beberapa satuan kerja tadi memang ditemukan missed dalam perhitungan jumlah pegawainya, dan sudah dilakukan pembetulan data. 

Kami juga berharap BPJS Kesehatan untuk selalu aktif dalam memberikan informasi dan aturan-aturan terbaru, terlebih jika aturan tersebut berkaitan dengan pembayaran iuran. Karena kami akan terus senantiasa taat terhadap aturan supaya pegawai pun senantiasa dapat menerima haknya sebagai peserta JKN-KIS,” ungkap Firman. (*)


Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: BPJS Kesehatan Hadir di Mal Pelayanan Publik Kota Jambi

Baca juga: Monev Pelaksanaan KBK di FKTP, Fungsi Layanan Primer Diperkuat

Baca juga: Fadli Sudria Dorong RSUD Raden Mattaher Terus Berbenah Berikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved