Koruptor Bebas Bersyarat, Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Boleh Ikut Campur
Sejumlah koruptor bebas bersyarat. Mantan pejabat negara dan kepala daerah itu terjerat kasus korupsi dan baru beberapa tahun menjalani hukuman
lihat foto
Eks hakim MK Patrialis Akbar terjerat kasus suap impor daging.
Baca juga: Dinilai Tidak Pro dengan Rakyat Miskin, Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi Tolak Kenaikan Harga BBM
Patrialis Akbar divonis 8 tahun, setelah dipotong hukumannya menjadi 7 tahun penjara.
Kemudian mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan 6 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.
Zumi Zola juga dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya.
Dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali divonis penjara selama 6 tahun, denda Rp 300 juta dan subside 3 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 1,821 miliar.
Suryadharma Ali terbukti menyelewengkan DOM (dana operasional menteri) Rp 1,8 miliar yang disebut majelis hakim tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur penggunaan DOM.
Mahfud MD Sebut Negara Tak Boleh Ikut Campur Soal Bebas Bersyarat
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak bisa mencampuri perihal pembebasan bersyarat yang diberikan kepada sejumlah narapidana korupsi
Mahfud MD meyakini, pembebasan bersyarat yang diberlakukan terhadap sejumlah narapidana korupsi sudah memenuhi peraturan perundang-undangan.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Istana Merdeka sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (8/9/2022).
“Soal pembebasan bersyarat, tentu peraturan perundang-undangannya sudah secara formal memenuhi syarat,” ucap Mahfud MD.
“Dan harus diketahui, Pemerintah tidak boleh ikut masuk ke urusan hukum kalau urusan hukuman dan membebaskan itu.”
Mahfud MD kemudian menyampaikan, keputusan hakim yang memberikan bebas bersyarat terhadap narapidana kasus korupsi atau pun kasus lainnya bagian dari proses ketatanegaraan yang harus dihormati.
Di samping itu, kata Mahfud MD, program pembebasan bersyarat maupun pengurangan jumlah masa hukuman merupakan keputusan dari majelis hakim atau pengadilan yang tidak bisa diintervensi.
“Kita membawanya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. Kalau sudah hakim berpendapat, bahwa hukuman yang layak seperti itu, ya kita tidak bisa ikut campur,” ujarnya.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Sule Tak Terima Putri Delina Dibully Gegara Nathalie Holscher: Bukan Salah Dia!
Baca juga: Kecelakaan di Batanghari, Pengendara Honda Scoopy Tewas Tabrak Truk Parkir di Bajubang
Baca juga: Bharada E Takut Dipecat, Ungkap Keterlibatan Ferdy Sambo pada Pembunuhan Brigadir J, Penyidik Takut
