Berita Batanghari

Bawaslu Ungkap Dua Kecamatan di Batanghari Rawan Konflik Saat Pemilu dan Pilkada 2024

Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Batanghari Iskandar mengatakan ada dua titik daerah yang berpotensi menimbulkan konfl

Penulis: A Musawira | Editor: Suci Rahayu PK
Tribunjambi.com/Musawira
Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Batanghari Iskandar mengatakan ada dua titik daerah yang berpotensi menimbulkan konflik yaitu Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Bajubang. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batanghari menyampaikan potensi kerawanan konflik di setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang.

Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Batanghari Iskandar mengatakan ada dua titik daerah yang berpotensi menimbulkan konflik yaitu Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Bajubang.

Dua daerah ini juga mengacu kepada indeks kerawanan Pilkada 2020 lalu. Ke depan akan ada data terbaru menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.

Namun saat ini pihaknya mencatat potensi kerawanan yang cukup tinggi yakni di Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Bajubang berdasar data Pilkada terakhir.

“Dua kecamatan ini ada poin pertimbangan mengingat luas wilayah di sana sangat luas khususnya di Bajubang,”

“Kecamatan Bajubang wilayahnya luas apalagi berbatasan dengan 3 kabupaten yakni, Sarolangun, Muaro Jambi, dan Musi Banyuasin Provinsi Sumsel,” katanya pada Senin (29/8/2022).

Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Minta Gubernur Jambi Bisa Atasi Ancaman Banjir di Kota Jambi

Baca juga: Ancaman Banjir di Kota Jambi, Budi Yako Minta Pemprov Harus Perhatian Derita Masyarakat

Dengan luas wilayah tentu akan berpengaruh terhadap jumlah mata pilih yang juga cukup banyak.

Ibaratnya, ada satu desa memiliki pemilih sebanding dengan dua sampai tiga desa di Muara Bulian.

“Jarak antar TPS juga berjauhan, dan ada beberapa TPS yang lokasinya itu berada di wilayah perbatasan kabupaten jadi antara dua kabupaten ini ada satu wilayah yang namanya Tanjung Mandiri dan waktu itu di lokasi ini pernah terjadi penolakan pendirian TPS,” ucapnya.

Selain itu, kata Iskandara dia Kecamatan Maro Sebo Ulu disaat Pilkada 2020 lalu ada beberapa desa berpotensi konflik yang cukup tinggi.

“Sebelumnya Pemilu 2014 pernah kehilangan kotak surat suara di desa tersebut, ini juga menjadi konsentrasi kita dalam melakukan pengawasan dan melakukan upaya pencegahan dalam melaksanakan Pemilu berikutnya,” pungkasnya. (Tribunjambi.com/Musawira)


Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Minta Gubernur Jambi Bisa Atasi Ancaman Banjir di Kota Jambi

Baca juga: Loker Jambi 29 Agustus 2022 untuk Lulusan SMA

Baca juga: Lowongan Kerja Wings Group untuk Lulusan D3 dan Lulusan S1

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved