Nanang dan Rusdi Diorder Gali Lubang Septic Tank Ternyata untuk Timbun Bansos. Geram Merasa Tertipu

Bicara soal sembako yang ditimbun, Dadang berujar tidak ada tulisan bantuan presiden meskipun kemasannya sama. "Jadi memang sama kemasannya, tapi tidak ada tulisannya," pungkasnya.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal memastikan warga penerima bantuan sosial presiden menerima beras dalam kondisi baik. Menurut Iqbal, pada periode Mei-Juni 2020, pihak pengantar akan mengirimkan beras kepada warga penerima bantuan beras presiden.

"Namun dalam perjalanannya ada kendala yang mengakibatkan beras tersebut mengalami sedikit kerusakan," ujar Iqbal.

Pada saat itu juga, kata Iqbal, pihak ketiga segera menghubungi Bulog untuk membeli beras pengganti agar segera diantar kepada warga penerima. "Jadi Pihak ketiga sudah menggantinya dengan beras berkualitas baik dan diterima dengan baik juga oleh seluruh warga penerima manfaat," ujar Iqbal. Sedangkan beras yang rusak tersebut, Iqbal mengatakan telah menjadi tanggung jawab pihak ketiga, bukan lagi menjadi tanggung jawab Bulog.

Satgas Pangan Polri ikut turun tangan untuk mendalami temuan dugaan penimbunan sejumlah paket bansos di sebuah lapangan KSU, Depok, Jawa Barat pada Jumat (29/7). Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyampaikan bahwa pendalaman itu bertujuan untuk mengkaji apakah kasus tersebut bisa ditarik ke Bareskrim Polri.

"Kita masih pendalaman. Kita akan lakukan proses pendalaman apakah ditangani Bareskrim atau Polda Metro begitu," kata Whisnu.

Whisnu menyatakan, pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan di lapangan sejak Senin (1/8) malam. Namun, dia masih enggan merinci mengenai hasil pemantauan tersebut. Di sisi lain, Whisnu mengatakan pihaknya juga akan memeriksa terhadap sejumlah saksi. Satu di antaranay adalah pemilik lahan yang tidak lain Rudi Samin.

"Pendalaman semua bisa, mulai dari Mensos, Bulog, JNE. Semua akan kita lakukan pendalaman," ujarnya. Polda Metro Jaya juga membantu penyelidikan temuan bansos berupa beras yang diklaim rusak sehingga dikubur di lahan bekas parkir JNE. Untuk menyelidiki hal ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus juga membantu penyelidikan bersama tim Satgas Pangan Mabes Polri. "Terkait dengan beras bansos di Depok jadi penangangan kasus ini juga dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini Ditkrimsus PMJ. Jadi kasus ini juga ditangani Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan.

Untuk mengusut hal ini, polisi sudah memeriksa beberapa saksi di antaranya pihak jasa kurir JNE sebagai pihak yang ditunjuk pemenang tender dalam pengadaan bansos yang dimenangkan oleh PT DNR. Tak hanya itu, kepolisan juga tengah mendalami dugaan korupsi dalam kasus apabila diketemukan dalam proses penyelidikan yang tengah berjalan.

"Langkah kepolisian tentu membuat administrasi penyelidikan terhadap kasus ini. Apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran pidana atau korupsi di dalam akan berproses lebih lanjut," kata Zulpan.

Polres Metro Depok akan memeriksa pihak JNE hingga Kemensos RI terkait beras yang terkubur di Depok. JNE sendiri mengaku menguburkan beras tersebut karena kondisinya rusak saat proses pendistribusian dari gudang Bulog di Pulogadung, Jakarta Timur.

JNE mengaku telah mengganti beras yang rusak itu ke pemerintah dan menguburnya. Namun Zulpan menyebut pihaknya kini masih akan mendalami klaim dari JNE tersebut apakah sesuai data dari PT DNR perihal total paket bansos yang akan didistribusikan.

"Itu nanti akan dibuktikan besok (hari ini). Dia (JNE) bilang beras rusak sudah ganti kemudian disampaikan ke masyarakat. Mana data masyarakat yang mereka ganti? Kita akan tanya masyarakat betul nggak nerima," jelas Zulpan.

Tak hanya itu, polisi juga akan mendalami perihal data penerima manfaat dari program bansos Covid-19 pada tahun 2020 lalu itu. Menurut Zulpan, Polres Metro Depok akan mencocokkan data yang diduga mencapai ratusan ribu ton paket bansos agar dikomparasi dengan bansos yang diklaim rusak oleh JNE. "Kemudian kalau menerima apakah kualitasnya sama dengan yang diberikan pemerintah karena jumlahnya ratusan ribu ton jika dibayangkan berapa penerimanya dan itu tadi belum terjawab oleh mereka berapa jumlah penerimanya," tutup Zulpan.