Langkah Awal Menuju Satu Data Indonesia di Kabupaten Batanghari

fokus Presiden tentang data tersebut juga didukung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Editor: Rahimin
istimewa
Pimpinan BPS Kabupaten Batanghari Hartono beserta tim berkesempatan untuk bertemu dengan dengan Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief 

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Joko Widodo di beberapa kesempatan pidatonya kerap menyampaikan pentingnya data.

“Saya sering menelepon langsung Kepala BPS untuk menanyakan langsung soal data. Data adalah ‘the new oil’, bahkan lebih berharga dari minyak,” katanya saat memberikan sambutan sosialisasi Sensus Penduduk 2020 lalu, sebagaimana dikutip Kompas 24 Januari 2020.

Perhatian dan fokus Presiden tentang data tersebut juga didukung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia (SDI) yang dikoordinatori oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas) menitikberatkan pada tata kelola data pemerintah.

Melalui Satu Data Indonesia, diharapkan akan tercipta suatu tata kelola data pemerintah untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi, baik instansi pusat maupun instansi daerah.

Saat ini, jenis data yang tercakup di dalam Satu Data Indonesia meliputi data statistik dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, data geospasial dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) pembina data, dan data keuangan dengan Kementerian Keuangan sebagai pembina data.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pembina data saat ini adalah bagaimana memberikan pemahaman tentang pentingnya data dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Masih ada anggapan dari beberapa kalangan bahwa membangun tata kelola data hanya sekadar membuang-buang uang saja.

Padahal, pembangunan negara tanpa didasari oleh tata kelola data yang terstruktur justru akan menghabiskan anggaran yang lebih besar.

Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan pemerintah akan kehilangan arah tanpa adanya data yang terstandar dan berkualitas.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved