Berita Tebo

Kedisipalinan ASN di Tebo Menurun dari Tahun Sebelumnya, Ini Kata BKPSDM

Pada Triwulan ketiga tahun 2022 tingkat kedisipinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tebo menurun dari tahun sebelumnya.

Penulis: Sopianto | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Musawira/tribunjambi
Ilustrasi ASN 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARATEBO - Pada Triwulan ketiga tahun 2022 tingkat kedisipinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tebo menurun dari tahun sebelumnya.

Data yang dihimpun pada Triwulan 2022 pada anggka 1,45 persen sedangkan tahun lalu rata-rata 1,43 persen.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tebo, Haryadi melalui Kepala Bidang (Kabid) pembina dan pengadaan dan kinerja ASN Rumasyafi'i.

Dijelaskan Ruman, kalau melihat data triwun 2022 tingkat kedisiplinan ASN sedikit menurun dari tahun lalu.

"1,43 persen dari total ASN 3.616 yang ada di Kabuputen Tebo," kata Ruman belum lama ini.

Dirinya berharap semoga kedepan nya tingkat kedisiplinan ASN lebih baik lagi.

Lanjut kata Ruman, untuk sanksi sendiri pihak nya mengacu pada ketentuan yang ada, yakni peratuan BKN No 6 tahun 2022 dan PP 49 tahun 2021 tentang pembinaan disiplin.

Dikatakan Ruman disitu dijelaskan bahwa sanksinya akan bertahap, sanksi diantaranya mulai dari sanksi yang ringan hingga sanksi berat, sanksi itu diantaranya dikenakan kepada PNS yang absen tanpa alasan yang sah secara kumulatif.

Selanjutnya, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja. pasal 15 ayat (2) huruf d angka 4 PP Nomor 94 Tahun 2021.

PNS yang tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 28 hari kerja dalam 1 tahun, juga akan dipecat. Namun, pemberhentian tetap dilakukan dengan hormat.

Selain pemecatan, Adapun sanksi-sanksi yang lainnya berupa penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 hari bagi PNS yang bolos kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 hari kerja dalam setahun.

Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang bolos kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25-27 hari kerja dalam setahun.

Dikatakan Ruman yang berkewajiban untuk memeriksa itu dari atasan langsung. Sampai saat ini belum ada laporan dari masing-masing OPD pada tingkat mana kedisilinan ASN.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Tonton Video Polisi Asal Jambi Tewas Ditembak di Jakarta, Kondisinya Tragis

Baca juga: Terkait Relokasi Pedagang Kawasan Ancol, DPRD Sarolangun Masih Lakukan Kajian

Baca juga: DPRD Kantongi Nama-nama Penerima Sewa Ruko Pasar Bawah Sarolangun

Baca juga: Ketua DPRD Provinsi Jambi Hadiri Tabligh Akbar Peringatan 1 Muharram di Batanghari

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved