DPRD Provinsi Jambi

Fraksi Demokrat Soroti Nota Pengantar Ranperda Pertangungjawaban APBD Jambi

Fraksi Demokrat di DPRD Provinsi Jambi soroti beberapa poin atas nota pengantar Ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2021.

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi.com/Hasbi Sabirin
Ketua Fraksi Partai Demokrat Ahmad Fauzi Ansori. 

 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Fraksi Demokrat di DPRD Provinsi Jambi soroti beberapa poin atas nota pengantar Ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Ahmad Fauzi Ansori saat menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi pada Paripurna DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu lalu.

"Terkait penyampaian nota pengantar yang disampaikan oleh pak Gubernur, maka beberapa hal penting yang menjadi sorotan kami Fraksi Partai Demokrat," kata Ahmad Fauzi Ansori.

Yaitu, Pendapatan Daerah, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap realisasi pencapaian target pendapatan Provinsi Jambi tahun 2021 yang mencapai 107,36 persen, yang semula ditargetkan 4,40 T ternyata terealisasi sebesar 4,72 T. 

Hanya saja, realisasi pendapatan yang melebihi target sebesar Rp323,96 M ini menjadi perhatian Fraksi Partai Demokrat.

Baca juga: Beredar Video Perlihatkan Luka di Tubuh Jenazah Brigadir Yosua, Keluarga Laporkan 2 Kasus

Hal ini disebabkan karena, selama keterlibatan aktif anggota Faksi Partai Demokrat dalam pembahasan RAPBD tahun 2021 pada badan anggaran, terlihat bahwa TAPD merasa bahwa kemampuan pemerintah daerah dengan target 4,40 triliun sudah maksimal. 

Dan keberatan jika target tersebut ditingkatkan lagi. Keberatan tersebut diperkuat dengan beberapa argument yang akhirnya membuat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi menyepakati target tersebut.

Kedua, besarnya selisih antara target dengan realisasi seolah menimbulkan kesan bahwa ada penyusunan perencanaan yang tidak matang dan belum bersungguh-sungguh. 

Kedua hal ini mendorong Fraksi Partai Demokrat untuk mendalami hal yang menjadi akar permasalahan ini.

Baca juga: Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Kunker ke Kemenkes Soal Peningkatan Grade RSUD Raden Mattaher

"Kami melihat bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI sebelum ini agar pemerintah Provinsi Jambi memperbaiki kelemahan pada aspek perencanaan belum dilakukan sepenuh hati oleh Pemerintah Provinsi Jambi," ujar Ahmad Fauzi Ansori.

(Tribun Jambi.com/ Hasbi Sabirin)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

 

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved