Zulhas Dilaporkan ke Bawaslu, Buntut Bagikan Minyakita Sambil Promosi Anak

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemantau pemilu melaporkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelaporan itu dilakukan usai Zulkifli Hasan kedapatan mempromosikan anaknya, Futri Zulya Savitri saat membagikan minyak subsidi dari pemerintah.

Para pelapor yakni Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby, dan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta. "[Bawaslu harus] segera memeriksa aktivitas bapak Zulkifli Hasan di Lampung, 9 Juli lalu, terkait dengan dugaan adanya pelanggaran kampanye di luar jadwal," kata Alwan saat konferensi pers di Kantor Bawaslu, Selasa (19/7).

Menurut Alwan, ia melaporkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu ke Bawaslu lantaran diduga melanggar pasal 276 Ayat 2 dan pasal 492 UU No 7 Tahun 2017 serta adanya dugaan pelanggaran pasal 280 Ayat 1, dan Pasal 281 ayat 1 kampanye menggunakan fasilitas negara dan kampanye menggunakan fasilitas jabatannya.

Sementara Ray Rangkuti menjelaskan bahwa pelaporan terhadap pria yang akrab disapa Zulhas itu terkait dua dugaan pelanggaran kampanye. Pertama, terkait kampanye pembagian minyak goreng yang secara tidak langsung muncul dugaan adanya politik uang. Kedua, soal adanya dugaan kampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara.

"Tujuannya melaporkan. Pertama tentu memastikan apakah di dalam peristiwa itu terjadi setidaknya dua hal, yaitu terkait dugaan kampanye yang disertai dengan pembagian minyak goreng alias sedikit banyak mungkin definisinya politik uang," ujar dia. "Kedua, dalam kampanye yang dimaksud tidak terjadi penggabungan fasilitas negara. Itu memang sudah dibantah oleh PAN bahwa ketika Pak Zulhas di Lampung kampanye minyak goreng itu tidak sedang dalam posisi sebagai Mendag," tambahnya.

Ditegaskan Ray, pelaporan ini dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung, seperti rekaman video dan analisa hukum. "Ya tentu kita bawa bukti laporan berupa rekaman video. Ini sebagai bukti adanya dugaan-dugaan tersebut sekaligus ada juga analisa hukumnya," kata dia.

Ray menilai Bawaslu sebagai lembaga pengawas jalannya pemilu harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait adanya dugaan-dugaan pelanggan kampanye yang dilakukan Zulkifli Hasan. Meski di satu sisi ia tahu sebenarnya dugaan ini sudah dibantah oleh PAN. Namun menurut Ray, bantahan tersebut hanya sepihak. "Tentu dengan pernyataan itu kita punya asumsi bahwa tidak ada penggunaan fasilitas negara di dalam aktivitas itu. tapi itukan pengakuan sepihak dari PAN," sambung Ray.

Bawaslu sendiri sebelumnya berkilah belum bisa mengambil tindakan terkait kampanye yang dilakukan oleh Zulhas. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty mengatakan hal ini karena peserta untuk tahapan pemilu belum ditetapkan.

Lollu mengakui kampanye yang dilakukan Zulhas masuk kategori kampanye di luar jadwal. Pun yang dilakukan Zulhas, menurut Bawaslu kembali lagi ke masalah kode etik masing-masing. Sehingga yang bisa dilakukan Bawaslu hanyalah memberikan imbauan. "Apa yang bisa dilakukan Bawaslu? Kami enggak bisa lakukan penindakan, tapi pencegahan. Makanya pencegahan ini dalam bentuk mengimbau supaya seluruh tokoh para pejabat negara, negarawan untuk memberi contoh baik. Menahan diri dulu. Jangan sampai nanti timbul kegaduhan yang tidak diperlukan," ucap Lolly kepada Tribunnews, Kamis (14/7).

Respons Bawaslu itu kemudian dikritik Ray. "Bawaslu menjawab (kasus Zulhas) urusan etika. Kalau begitu kenapa Bawaslu tidak berubah menjadi badan pengawas etika partai politik?" kata Ray. Menurutnya, tindakan Zulhas itu jelas-jelas melanggar aturan kampanye karena menggunakan fasilitas negara, sehingga hal itu telah menyalahi etika politik.

Ray menduga sikap Zulhas berpotensi dilakukan juga oleh petinggi partai politik lain yang memiliki jabatan di pemerintahan. Terutama jika tidak ada ketegasan dari pihak berwenang. "Enggak boleh kampanye yang menggunakan fasilitas negara. Gak boleh kampanye yang menjanjikan sesuatu (secara materil) kepada masyarakat. Itu terobosan yang seharusnya dilakukan Bawaslu," tegas Ray.

Zulhas sebelumnya diketahui membagikan minyak goreng Minyakita kepada ibu-ibu di Lampung pada 9 Juli lalu. Minyakita merupakan program pemerintah agar masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan harga terjangkau. Namun saat di Lampung, Zulhas membagikan Minyakita secara gratis kepada ibu-ibu. Ia tidak memungut biaya Rp14 ribu seperti yang telah ditetapkan. Namun saat membagikannya secara gratis itu, Zulhas sekaligus mempromosikan anaknya, yakni Futri Zulya Savitri yang akan ikut Pemilu 2024.

Video Zulhas saat mempromosikan anaknya itu beredar luas hingga menuai kritik. Sejumlah partai politik pun mengkritik Zulhas. Presiden Joko Widodo pun turut menegur Zulhas. Dia meminta agar fokus bekerja terutama dalam menstabilkan harga minyak goreng curah. "Saya minta semua menteri fokus bekerja, kalau Menteri Perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin," kata Jokowi, Selasa (12/7).

Zulhas lalu menjelaskan bahwa kedatangannya di Lampung itu bukan sebagai Menteri Perdagangan melainkan Ketua Umum PAN di akhir pekan. Menurutnya, PAN memang sering mengadakan pasar murah untuk memudahkan warga.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto juga mengatakan tak ada pelanggaran yang dilakukan Zulhas. "Saya kira apa yang dilakukan Bang Zul itu tidak masalah, nggak ada yang dilanggar, itu acara partai, bukan masa kampanye," kata Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).