Berita Sarolangun
Kesbangpol Sarolangun: Perlunya Pemetaan Konflik Terintegrasi Agar Hasilkan Solusi Jangka Panjang
Kesbangpol Sarolangun, menganggap perlunya pemetaan konflik yang terintergrasi agar menghasilkan solusi jangka panjang pada penyelesaian konflik di Ka
Penulis: Rifani Halim | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Kesbangpol Sarolangun, menganggap perlunya pemetaan konflik yang terintergrasi agar menghasilkan solusi jangka panjang pada penyelesaian konflik di Kabupaten Sarolangun.
Kakan Kesbangpol Sarolangun Hudri mengatakan, dalam pemetaan konflik pertanahan, perkebunan, industri, kemudian konflik mengenai administrasi wilayah dan konflik sara.
Inventarisasi potensi konflik yang tersebar di beberapa wilayah, tentu juga memiliki potensi konflik yang berbeda-beda.
"Jadi kita lihat dengan kondisi geogrfis, kondisi sumber daya yang ada di dalamnya. Tapi secara umum memang tersebar di setiap kecamatan dengan masalah yang berbeda," sebut Hudri, Kamis (26/5/2022).
Dia menjelaskan, Konflik Penambangan Emas Ilegal (PETI), konflik peti ini menyebar di empat kecamatan yakni Kecamatan Batangasai, Limun, Cermin Nan Gedang, dan informasi terakhir juga ada di Kecamatan Airhitam.
"Untuk di pauh itu ada ilegal driling, hal ini masuk ke dalam pemetaan kita semua," kata Hudri.
Sementara itu, konflik lainnya seperti Sara juga terjadi di Desa Batu Putih Kecamatan Pelawan. Terdapat kelompok Ahmadiyah, sesuai dengan Tupoksinya Kesbangpol terus melakukan upaya pembinaan.
"Karena memang di satu sisi pihak pemerintah harus melakukan pengawasan, pembinaan. Terhadap Ahmadiyah, kita juga menginginkan agar mereka secara terbuka dan kooperatif dalam hal pelaporan Ada juga kejadian lain mengenai konflik Sara. Di Singkut itu ada soal pembangunan gereja yang sebagian masyarakat menolak, kemudian di Mandiangin Timur hampir sama persoalannya," jelasnya.
Dia menambahkan,sudah mengupayakan penyelesaian terhadap persoalan itu, pihaknya juga menyarankan agar pihak pengelola menyelesaikan apa yang menjadi syarat administratif untuk pembangunan gereja tersebut.
"Dengan masyarakat kita mencoba memberikan pemahaman dan mencari solusinya, dan akhirnya sepakat. Pembangunan gereja pun mendapatkan restu dari masyarakat setempat," terangnya.
Simaklah berita terbaru Tribunjambi.com melalui Google News
Baca juga: BKSDA Sebut Dua Gajah Sumatera di Riau Dibawa ke Sumsel Bukan Jambi
Baca juga: Pasca Ekpor Migor Dibuka, DPRD Provinsi Jambi Minta Dinas Perkebunan Lakukan Pengawasan Harga TBS
Baca juga: Bank 9 Jambi Dukung Penuh Integrasi Transportasi untuk Dunia Pariwisata Jambi
