Firli Bahuri Ingatkan Partai Politik: Tak Boleh Ada Jual Beli Surat Rekomendasi di Pemilu 2024

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta agar partai politik menjunjung tinggi komitmen untuk menjadikan Indonesia bersih dari korupsi.

Salah satunya dengan tidak menjual beli surat rekomendasi untuk kader maupun masyarakat yang ingin maju sebagai calon legislatif (Caleg) maupun calon kepala daerah (Cakada) pada Pemilu 2024 mendatang.

Firli mengatakan Pemilu 2024 mesti menjadi awal mewujudkan demokrasi yang bebas korupsi.

Untuk itu, praktik korupsi harus dilakukan sedari awal proses para kader mendaftar sebagai wakil rakyat atau kepala daerah.

"Tidak boleh ada jual beli surat rekomendasi. Apakah rekomendasi untuk calon kepala daerah bupati, wali kota, gubernur, tidak boleh ada. Kita punya komitmen supaya Indonesia bebas korupsi," kata Firli dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/5/2022).

"Karena tujuan kita ingin badan demokrasi kita ke depan adalah demokrasi yang bebas korupsi," sambung Firli.

Baca juga: KPK Masih Kumpulkan Bukti, Penahanan Bupati Bogor Ade Yasin Diperpanjang

Selain partai politik, KPK juga mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk ikut mengawal agar Pemilu 2024 bebas dari korupsi.

Mulai dari tahap awal hingga penetapan, maupun pergantian calon legislatif. KPK tak ingin kasus mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan kembali terulang.

"Partai politik harus bebas dari korupsi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu, KPU harus bersih dari praktik korupsi. Jangan sampai ada yang terlibat. Saya kira kita punya mimpi Indonesia bebas dari korupsi," ujar Firli.

Lebih lanjut, Firli mengingatkan kemunculan praktik korupsi bisa di mana saja dengan pelaku siapa saja.

Menurutnya orang cerdas pun bisa terlibat dalam praktik korupsi apabila tak memiliki integritas.

Bahkan, kecerdasannya itu digunakan untuk mengakali perencanaan, pengesahan undang-undang, hingga pelaksanaannya, sehingga orang cerdas bisa menjadi sangat berbahaya.

Korupsi, juga kerap terjadi karena kegagalan sistem di Indonesia.

Baca juga: Dipuji Mahfud MD, Praswad Nugraha Bongkar Borok KPK Era Firli Bahuri

"Sekarang bagaimana kita untuk menghentikan untuk tidak terjadi korupsi. Penyebab korupsi itu sangat multifactor. Karena faktor yang menyebabkan banyak, tentulah juga solusinya harus lebih kompleks. Orang melakukan korupsi karena keserahakan, karena kesempatan, karena kekuasaan," kata Firli.

"Bisa saja kalau sistem gagal, sistem buruk, sistem lemah. Karena itu kita lakukan perbaikan
sistem," sambungnya.

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News