Taliban Wajibkan Perempuan Pakai Burqa di Tempat Umum, Afghanistan Kembali ke Era 1996-2001
Pemerintahan Taliban resmi mewajibkan perempuan Afghanistan mengenakan pakaian yang menutup ujung kepala hingga ujung kaki atau burqa.
TRIBUNJAMBI.COM, KABUL - Pemerintahan Taliban mewajibkan perempuan Afghanistan mengenakan pakaian panjang yang menutup ujung kepala hingga ujung kaki atau burqa atau burkak di tempat umum mulai Sabtu (7/5/2022).
Kebijakan ini seakan kembali ke era pemerintahan garis keras Taliban pada 1996-2001 silam.
Pada 2022, Taliban telah menetapkan sejumlah kebijakan yang membuat ruang gerak perempuan Afghanistan terbatas.
Taliban juga mengingkari janji memberikan pendidikan ke perempuan dengan melarang perempuan bersekolah setelah kelas 6 SD.
“Kami ingin para saudari kami hidup dengan kehormatan dan keamanan,” ujar Khalid Hanafi, menteri interim Taliban di bidang dakwah dan pencegahan kejahatan sebagaimana dikutip Associated Press.
Selain itu, kebijakan ini mengimbau perempuan yang tidak menjalankan tugas penting di luar agar tetap berdiam di dalam rumah. “Prinsip dan ideologi Islam lebih penting bagi kami dibanding apa pun,” sambung Hanafi.
Baca juga: Taliban Larang TikTok dan PUBG di Afghanistan, Dianggap Buat Sesat
Kebijakan ini pun dikhawatirkan semakin menjauhkan Afghanistan dari donor internasional ketika negara itu sangat membutuhkannya.
“Bagi semua perempuan Afghan yang terhormat, mengenakan hijab perlu dan hijab terbaik adalah chadori (pakaian yang menutup ujung kepala hingga kaki) yang mana adalah bagian dari tradisi kita dan sesuatu yang terhormat,” tulis pernyataan Shir Muhammad, pejabat dari Kementerian Dakwah dan Pencegahan Kejahatan Taliban.
“Bagi perempuan yang tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda harus menutupi wajahnya, kecuali mata,” sambungnya.
Sejak menguasai Afghanistan pada Agustus 2021 lalu, terdapat perdebatan di kalangan Taliban antara faksi garis keras dan pragmatis. Faksi garis keras berupaya mengembalikan kebijakan ekstra ketat sebagaimana periode 1996-2001.
Perdebatan yang ada pun membuat kebijakan Taliban, terutama terkait isu hak perempuan, cenderung tak menentu. Segelintir provinsi diketahui masih menyelenggarakan pendidikan bagi perempuan kendati mayoritas telah melarangnya.
Taliban diduga khawatir kehilangan dukungan dari daerah rural jika mengizinkan perempuan lulusan kelas 6 SD bersekolah.
Baca juga: Sangat Mematikan dan Ditakuti ISIS - Taliban, Sniper Ini Pilih Bantu Ukraina Lawan Rusia
Meskipun sekolah-sekolah swasta dan universitas di Kabul bisa menyelenggarakan pendidikan bagi perempuan tanpa interupsi, tetapi secara umum, sederet kebijakan terkini Taliban cenderung represif bagi perempuan.
Sebagian kalangan di Afghanistan pun geram dengan kebijakan represif tersebut usai mengetahui para pemimpin muda Taliban mengirim anak-anak perempuan mereka bersekolah ke Pakistan.
Berita ini telah tayang di Kompas.tv
Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
