Pansus Dorong Penyelesaian Konflik dengan RJ untuk Keadilan Pihak yang Bersengketa

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi mendorong penyelesaian konflik lahan melalui pendekatan restorative justice. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pansus Konflik lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyan Kusumo.

Wartono menyebut bahwa pendekatan restorative justice adalah satu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku yang bersengketa.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian konflik lahan yang lebih adil.

"Untuk itu juga pansus meminta kepada semua pihak baik pelapor dan terlapor bersama pemerintah kabupaten maupun provinsi Jambi sama-sama bertanggungjawab menciptakan situasi aman,"katanya.

"Sekaligus juga memastikan seluruh kegiatan investasi di wilayah provinsi Jambi baik sektor kehutanan maupun perkebunan dapat berjalan baik dan memberikan kontribusi positif bagi percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,"tambahnya.

Disisi lain, Wartono menyebut bahwa DPRD Provinsi Jambi perlu sesuai tugas dan kewenangan perlu melakukan monitoring terhadap proses penyelesaian konflik lahan yang telah disampaikan dan diambil keputusan melalui rapat paripurna saat ini.

"Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi akan menyampaikan hasil laporan pansus ini kepada Kementerian LHK RI, KemenATR/BPN RI, Kementerian Pertanian, Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian konflik lahan di wilayah provinsi Jambi,"pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pansus DPRD Provinsi Jambi Desak Pro Aktif Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan

Baca juga: Ini Rekomendasi dari Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi ke Gubernur Jambi

Baca juga: Pansus Konflik Lahan Minta KemenKLHK Periksa Jajaran Direksi PT WKS