Program TPS3R Pemkot Sungai Penuh Terganjal

TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAIPENUH - Program Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS3R) yang dicanangkan Walikota Sungaipenuh sepertinya tidak berjalan mulus. Dari 16 lokasi yang direncanakan di 16 desa, baru 5 lokasi yang disetujui warga, 11 lokasi lainnya masih tarik ulur dan mendapat penolakan dari masyarakat setempat. 

Saat ini pihak pemkot melalui Dinas LH masih terus melakukan negosiasi dengan masyarakat. Meskipun kepala desa dan BPD setuju, namun masyarakat tetap menolak wilayah mereka dijadikan tempat pembuangan sampah.

Seperti yang terjadi di Desa Sungai Jernih, tepatnya di Dusun Sungai Jeruang, yang dijadikan calon lokasi TPS3R. Belum lama ini, pihak pemkot telah menemui warga, dan hasilnya lokasi setempat ditolak warga. 

"Ya, sekitar 2 pekan lalu kami pertemuan di mushalla. Disana warga sepakat menolak lahan Pemkot di Dusun Sungai Jeruang dijadikan lokasi TPS3R," ungkap Miko, warga setempat, Senin (4/4).

Menurut Miko, banyak alasan penolakan warga, salah satunya masalah sumber air, karena penduduk setempat hanya mengandalkan air pegunungan, tidak punya saluran PDAM. Sedangkan lokasi TPS3R berdekatan dengan bak penampungan air.

"Alasan lainnya, meskipuh lahan tersebut asset daerah, namun berdekatan dengan pemukiman warga, dekat dengan jalan desa, dan jika dijadikan tempat buang sampah, udara dan air akan tercemar. Selama ini lahan itu dijadikan tempat pembibitan bunga, itu alasan warga," ungkapnya.

Ditambahkannya, masih banyak alasan lain mengapa warga menolak, meskipun berbagai iming-iming dijanjikan, mulai dari terbuka lapangan kerja, pembangunan gedung, pembangunan jalan dan sampah tidak bau.

"Prinsipnya kita mendukung program Pemkot Sungaipenuh, tapi kita menolak wilayah kita dijadikan tempat pembuangan sampah, walau dengan berbagai iming-iming masyarakat tetap menolak. Jangankan lapangan pekerjaan, warga setempat yang selama ini bekerja pembibitan bunga di lahan itu, malah banyak yang dipecat," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sungaipenuh, Mulyadi Yacoub, dimintai tanggapannya mengatakan, persoalan lokasi TPS3R harus benar-benar tepat dan disetujui masyarakat. 

"Harus dikaji, apakah TPS3R mampu menampung sampah yang rata-rata setiap hari hampir 50 ton. Kalau dilihat dari perencanaan, TPS3R hanya mampu menampung 1 ton per hari," katanya, Selasa (5/4).

Disamping itu, lanjut dia, masalah lingkungan juga wajib diperhatikan terutama pencemaran udara dan air yang meresap, karena banyak warga memanfaatkan air dari sumur bor.

"Belum lagi kesiapannya, dengan anggaran Rp 400 juta, katanya akan diswa kelola, seharusnya itu ditenderkan, karena sudah lebih Rp 200 juta," katanya.

Ditanya apakah mampu siap dan dioperasikan pada akhir Mei bulan depan ? Politisi Partai Demokrat itu mengaku pesimis. Sebab, jika ditenderkan akan memakan waktu proses tender 40 hari, dan pengerjaan bangunan 90 hari. 

"Proses ini sudah memakan waktu lebih dari 4 bulan. Kalau ini jadi, sekitar Agustus baru siap. Sedangkan TPA di RKE janjinya harus ditutup 31 Mei nanti. Kemana sampah akan dibuang jika TPS3R belum siap?," terangnya.

Ditambahkannya, untuk saat ini berdasarkan laporan yang diterima, baru 5 lokasi di 5 desa yang sudah disetujui warga, sedangkan 11 lainnya masih tarik ulur dan ditolak warga.