ICW Surati Kemenkomarves, Desak Luhut Buka Data 110 Juta Orang Dukung Penundaan Pemilu 2024

ICW mendesak Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan buka data 110 juta orang mendukung penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Instagram @luhut.pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Soal big data 110 juta pengguna media sosial yang diklaim Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan mendukung penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus jadi sorotan. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) untuk meminta Luhut membuka data yang dia klaim tersebut.

"Pada hari ICW resmi mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Luhut Binsar Pandjaitan, Menkomarves, tentang big data mendukung penundaan Pemilu tahun 2024," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, di gedung Kemenkomarves, Rabu (30/3/2022). 

Kurnia mengatakan pihaknya meminta Luhut untuk bertanggung jawab atas pernyataannya. 

Menurutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Kemenkomarves, tidak ada klausul yang menyatakan tugas Menkomarves untuk bicara mengenai politik. 

Kurnia juga meminta Luhut menjelaskan bagaimana metodologi, kapan, dan untuk apa pengambilan data tersebut dilakukan. 

"Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, harus mampu dijelaskan bagaimana metodologinya, kapan dilakukan, dan untuk apa dilakukan," katanya. 

Baca juga: Serangan Balik Haris Azhar ke Luhut Gagal, Berdebat Berjam-jam Tapi Ditolak Polisi

Menurut dia, banyak pihak yang meragukan keabsahan legalitas dari data yang diklaim Luhut tersebut. 

"Kami tidak ingin pejabat publik bicara tanpa ada bukti yang konkrit," katanya. 

Jika Luhut tidak bisa menjelaskan soal data tersebut, maka ICW minta Presiden Joko Widodo agar menegur dan mengevaluasi kinerja Luhut yang disebut bicara tanpa kewenangan dan data yang jelas. 

Nantinya, ICW akan melanjutkan ke jalur litigasi melalui sidang di Komisi Informasi Pusat jika tidak ada respons dari Luhut atas surat yang sudah dilayangkan. 

Seperti diketahui sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim banyak warga yang  mendukung Pemilu 2024 ditunda. Data ini ia ambil dari aktivitas media sosial pada 110 juta orang.

Baca juga: Orang Ini Bongkar Fakta Sebenarnya Soal Klaim Luhut 110 Juta Warga Dukung Tunda Pemilu 2024

Alasannya masyarakat setuju, kata dia, karena tidak rela uang ratusan triliun dipakai untuk Pemilu ketika pemulihan ekonomi pascapandemi masih berjalan. 

Namun, ia enggan membuka data tersebut kepada publik.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved