Orang Ini Bongkar Fakta Sebenarnya Soal Klaim Luhut 110 Juta Warga Dukung Tunda Pemilu 2024

Ismail Fahmi ikut menanggapi klaim Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal big data penundaan Pemilu 2024.

Tribunnews/Jeprima
Luhut Binsar Pandjaitan. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Klaim Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal big data penundaan Pemilu 2024 terus jadi perbincangan publik.

Diketahui sebelumnya, Luhut menyebut punya big data yang menunjukkan bahwa 110 juta warganet menginginkan penundaan Pemilu 2024, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode.

Pegiat media sosial yang juga seorang Data Scientist bernama Ismail Fahmi akhirnya ikut angkat bicara menanggapi hal ini.

"Dari sisi big data sangat tidak mungkin alias impossible dapat menetapkan data 110 juta suara netizen yang mendukung wacana penundaan pemilu dan 3 periode," ujar Ismail Fahmi dikutip dari keterangan resminya, (22/3/2022).

Menurut Fahmi, bagi para ahli IT atau media sosial, sangat susah untuk bisa mengumpulkan data dari Facebook dan Instagram.

"Apalagi masyarakat umum biasanya tidak tertarik bicara soal-soal elitis, misalnya tentang penundaan pemilu," katanya.

Di media sosial Twitter saja, kata Fahmi, tidak akan dijumpai 1 juta suara netizen tentang topik-topik elitis seperti penundaan Pemilu 2024 tersebut.

"Pada isu RUU Sisdiknas saja yang sangat penting, netizen tidak ada yang membicarakan. Padahal isu itu sama pentingnya dengan isu perpanjangan jabatan presiden," ujarnya.

Baca juga: Haris Azhar Kembali Singgung Luhut: Kenapa Dia Tidak Gentle

Fahmi pun mengatakan di bidang big data, tidak bisa hanya asal bicara ada 110 juta pendukung wacana penundaan pemilu dan 3 periode presiden.

"Semuanya harus bisa dibuktikan," tegasnya.

Fahmi kemudian mencontohkan ketika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut ada 100 jutaan suara netizen yang mendukung penundaan pemilu.

Untuk membuktikan ucapan Ketua Umun PKB itu, kata Fahmi, pihaknya telah melakukan analisis big data. Hasilnya, ternyata klaim Cak Imin itu tak sesuai fakta di lapangan.

"Paling mentok hanya di angka 20 ribu saja di Twitter. Pada periode analisis pendek netizen yang berbicara hal itu juga maksimal 10 ribu saja. Itupun mayoritas menolak," terang Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan, dari jejaring komunitas yang mempunyai tools big data seperti Lab 45 yang dituding memasok data ke LBP pada 2021, pihaknya juga telah melakukan analisis data.

Baca juga: Haris Azhar dan Fatia KontraS Jadi Tersangka, Gegara Ada Lord Luhut

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved