Breaking News:

Berita Jambi

Kisruh Dualisme Rektor Unbari Bergulir Hingga ke Polda, Ini Tanggapan Kuasa Hukum Universitas

Berita Jambi-Polemik dualisme Rektor Unbari terus berlanjut, tim kuasa hukum dan birokrasi akhirnya tanggapi laporan Yayasan Pendidikan Jambi

Penulis: Aryo Tondang | Editor: Nani Rachmaini
ARYO TONDANG/TRIBUNJAMBI.COM
Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) Camelia Puji Astuti didampingi Kuasa Hukum Jarkasman Tanjung, pada Selasa (11/01/2021). Ia melaporkan Rektor Unbari. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Polemik dualisme Rektor Unbari terus berlanjut, tim kuasa hukum dan birokrasi akhirnya tanggapi laporan Yayasan Pendidikan Jambi, terkait dugaan penyelewengan jabatan dan penggelapan yang dilakukan di jajaran Rektorat Unbari.

Firman Wijaya, Ketua Tim Kuasa Hukum Unbari mengatakan, pihaknya siap menghadapi laporan yang dilakukan oleh pihak yayasan ke Mapolda Jambi, beberapa waktu lalu.

Namun Firman menyampaikan, polemik yang saat ini hangat diperbincangkan lebih baik diselesaikan dengan mediasi, tanpa jalur hukum.

"Sebelumnya sudah ada mediasi, di mana saat itu pihak Camelia memberi beberapa persyaratan, yang salah satunya adalah dirinya menjadi PLT Rektor, dan meminta Senat menyetujui hal tersebut," kata Firman, Jumat (14/1/2022).

Firman juga menyampaikan, bahwa pergerakan pihak Ketua Yayasan yang melakukan pelaporan ke Polda tapi tidak didukung oleh dokumen bukti maka potensi biasnya tinggi.

Ada masalah de jure dan de facto, kadangkala secara de jure kita kuat, tetapi jka de factonya tidak menguasai, maka nantinya akan menimbulkan masalah, misalnya berkaitan dengan akuisisi. Maka secara de facto atau dokumen dan data-data harus ada.

Menurut kuasa hukum, ada kelonggaran pada pasal-pasal dalam undang-undang yayasan. Yayasan yang otentik termasuk pendiri dan aset (minus aset yang bukan milik pendiri, seperti aset milik pemerintah).

"Jangan sampai ada produk apapun dari yayasan yang mengklaim aset pemerintah sebagai asetnya. Jika ada aset milik pemerintah harus diselesaikan terlebih dahulu," jelasnya.

Walaupun ada penyesuaian terhadap undang-undang yayasan yang mengharuskan pembentukan yayasan baru dan menghapus pendiri yayasan lama, tidak kemudian bisa melakukan "rekayasa" terhadap aset, karena hal tersebut akan menimbulkan masalah tersendiri.

Sesuai ketentuannya, suatu yayasan baru tidak boleh memiliki persamaan sebagian maupun seluruhnya terhadap simbol-simbol yayasan yang lama.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved