Breaking News:

Fraksi DPRD Pertanyakan Ini ke Pemda Merangin Soal APBD Tahun 2022

Fraksi DPRD Merangin mempertanyakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan serta badan usaha milik desa yang vakum.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Teguh Suprayitno
tribunjambi/darwin sijabat
Anggota Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Merangin tahun 2022. 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Fraksi DPRD Merangin mempertanyakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan serta badan usaha milik desa yang vakum.

Pertanyaan kepada pemerintah daerah Kabupaten Merangin itu disampaikan pada Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan APBD Kabupaten Merangin tahun 2022.

Mewakili Fraksi Golkar, Mulyadi pada pandangan umumnya mempertanyakan beberapa hal kepada pemerintah daerah. Diantaranya terkait menurunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin

"Kami dari Fraksi Golkar ingin mempertanyakan banyaknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang vakum, bagaimana itu terjadi, kami minta penjelasannya dari dinas terkait," ujarnya. 

Selain itu juga terkait rencana pengurangan anggaran sebesar 30 persen untuk tenaga honorer. Sebab menurutnya hal itu tidak sejalan dengan Undang Undang lantaran menambah pengangguran di Kabupaten Merangin

"Pengurangan anggaran 30 persen ini tentu menambah pengangguran di Kabupaten Merangin yang seharusnya pemerintah daerah membuka akses untuk lapangan kerja," ujarnya.

Baca juga: Nataru, ASN Merangin Dilarang Dinas Luar dan Cuti atau Izin

Baca juga: Warga Desa Nalo Gedang Merangin Jadi Takut, Temukan Jejak Harimau di Kebun

Hal serupa juga disampaikan anggota DPRD Merangin lainnya, seperti yang disampaikan Sri Amin, dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dihadapan Bupati, anggota DPRD Merangin, Unsur Forkopimda dan para kepala OPD, Sri juga mempertanyakan penurunan PAD yang terjadi.

Selain dia juga mempertanyakan hutang dimiliki Pemkab Merangin terhadap PT SMI dan hingga kapan pembayarannya.

"Berapa hutang kepada PT SMI, dan sampai kapan pembayarannya. Mohon penjelasan dari pemerintah daerah," katanya. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved