Breaking News:

Pro Kontra Permendikbud No 30

Beranda Perempuan Jambi Nilai Justru Pasal 5 yang Tuai Pro Kontra di Permendikbud Sangat Penting

Berita Jambi-Uraian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Nani Rachmaini
Tribunjambi/Samsul Bahri
Zubaida Beranda Perempuan Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi didukung oleh Beranda Perempuan Jambi.

Hal ini disampaikan oleh Zubaida, Direktur Beranda Perempuan Jambi saat dikonfirmasi, Senin (15/11/21).

Ia menyebut bahwa semua pihak harus periksa relasi kuasa didalam terjadinya kekerasan seksual.

"Dalam situasi ini ada abuse of power. misalnya dosen-mahasiswa. guru-murid. ada relasi yang tidak seimbang, " Katanya.

Di sisi lain, terkait dengan isi dari pasal 5 di dalam Peremendikbud tersebut yang sebetulnya menuai pro dan kontra, dan bahkan diasumsi melecehkan perempuan, kata Zubaida kekhawatiran yang ada itu hanya asumsi.

"Jika sudah dalam ranah pidana, kita tidak bisa pake kacamata kuda. Harus melihat relasi itu agar bisa menilai unsur pemaksaan," ungkapnya.

Ia memberikan sebuah contoh misalnya mahasiswa dilecehkan oleh seorang dosen, dan mahasiswa tersebut tidak melawan karena ada relasi kuasa dosen yang lebih tinggi yang dapat mengontrol lewat nilai dan prestasi akademik.

"Sehingga dia tidak berani untuk melawan. Nah, karena dia tidak berani dan dianggap diam. kita tidak boleh mengatakan bahwa hubungan itu atas dasar persetujuan," ungkapnya.

Hal lain diumpamakannya pada hubungan anak-dewasa yang bukan hubungan atas dasar persetujuan. Karena relasi umur orang dewasa membuat anak mudah dikontrol maka anak dilecehkan.

"Meski tindakan itu, anak tidak dapat melawan karena takut unsur memaksakannya bisa dilihat relasi tindakan orang dewasa ke anak-anak belum mampu mempertanggungjawabkan tindakannya," sebutnya.

Di sisi lain, lebih jelas terkait dengan poin pasal 5 yang terdapat kata "tanpa persetujuan korban".

Zubaida menyebut bahwa kalimat itu lah yang sangat penting dan diperlukan.

"Frasa tanpa persetujuan dalam undang-undang itu justru penting, bukan berarti kita melegalkan zina. Hal-hal yang belum diatur di undang-undang permendikbud kan bisa diatur di dewan etik kampus," pungkasnya. (*)

Baca juga: Dekan Fakultas Hukum Unja Sebut Pasal Permendikbud yang Kontroversi dan Multitafsir Perlu Direvisi

Baca juga: Dekan Fakultas Hukum Unja: Permendikbud No 30 Tahun 2020 Disusun Bukan dengan Ideologi Pancasila

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved