Atasi Persoalan Angkutan Batu Bara di Jambi, Kajati Tawarkan Solusi, dari Tilang hingga Jalur Khusus

Bukan itu saja, pengalihan pengangkutan batubara dari Muara Tembesi melalui jalur sungai juga dilakukan, sebagaimana revisi pasal 5, 6, dan 7 Perda Provinsi Jambi 13 Tahun 2012.

"Jaksa siap membantu Gubernur Jambi dalam pembuatan draft Perda, guna diakomodir bersama seluruh kepentingan. Baik itu pemerintah, pengusaha, dan lingkungan, atas adanya usaha pertambangan" jelas Sapto Subroto yang didampingi Asintel Jufri dan Kasi Penkum Lexy Fatharani Kurniawan.

Sebagaimana diketahui, persoalan batu bara ini telah memancing banyak reaksi masyarakat.

Terakhir, pada Jumat (12/11/2021) lalu, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jambi melakukan aksi di pelataran Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Dalam aksi Jumat lalu, mahasiswa dari berbagai kampus menuntut agar Pemerintah Provinsi Jambi dan jajarannya dapat melakukan penertiban angkutan atau truk batu bara.

Aksi ini merupakan respons sejumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan batu bara.

Laka pada hari Kamis (11/11/2021) lalu menjadi satu di antara kasus yang diangkat dalam aksi massa tersebut.
Diketahui, seorang mahasiswi universitas negeri di Jambi meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan angkutan bertonase besar.

Menanggapi aksi mahasiswa itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berharap aksi unjuk rasa mahasiswa terkait angkutan batu bara di halaman gedung DPRD siang tadi adalah aksi terakhir.

Edi yakin bahwa Gubernur Jambi, Kapolda dan seluruh jajaran forkopimda memiliki political will untuk menyelesaikan permasalahan yang telah banyak memakan korban tersebut.

“Jambi mengalami masa transisi cukup lama, diisi oleh Plt. Gubernur, jadi kebijakan strategis belum bisa diambil, tapi tadi kita sudah dengar komitmen pak gubernur dan pak kapolda. Kami komit menyelesaikan masalah ini,” jelas Edi, dikutip dari laman DPRD Provinsi Jambi.

Demonstrasi yang membahas persoalan batu bara ini telah terjadi berkali-kali. Untuk itu dia berharap ada langkah konkret yang dihasilkan.

“Termasuk pos-pos penyekatan yang sudah dilakukan oleh pak kapolda kami yakin akan berjalan efektif, dan armada yang melebihi tonase betul-betul akan diberi sanksi tegas pengusaha batubaranya. Saya kenal pak kapolda, saya yakin akan komitmennya,” terang Edi, Jumat lalu.

Edi menambahkan bahwa pihaknya akan melibatkan mahasiswa dalam pembuatan perda, tidak hanya terkait batubara, tapi juga berbagai permasalahan lain. (*)

Baca juga: Kapolda Jambi Minta Truk Batu Bara Plat Non BH untuk Dimutasi untuk Cegah Kecemburuan

Baca juga: Ini Rute dan Jam Operasional yang Ditetapkan Ditlantas Polda Jambi untuk Truk Batu Bara dan CPO