Breaking News:

Anggota KPU Tanjabtim Bermasalah, Pengamat: KPU Provinsi Jambi Harus Segera Bertindak

Empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terlibat hukum sangat mengejutkan semua pihak.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Abdullah Usman
Pasca penetapan tersangka kasus korupsi dana hibah Pilkada Jambi 2020 KPU Tanjabtim, hingga kini dua tersangka masih belum diketahui keberadaannya. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terlibat hukum sangat mengejutkan semua pihak.

Penyelanggara utama dalam pelaksanaan pemilu ini diduga korupsi dana hibah Pilkada.

Hal ini juga disayangkan oleh Dr. Pahrudin HM, M.A, Analis Politik Universitas Nurdin Hamzah Jambi saat dikonfirmasi, Minggu (14/11). Pahrudin menyebut bahwa ini akan menggangu penyelenggaraan pemilu.

"Yang pasti kita sebagai pejabat publik sangat menyayangkan karena ini akan menganggu kinerja penyelenggaraan pemilu. Terutama untuk 2024 yang tentu tahapannya segera akan dimulai,"katanya.

Disisi lain, diungkapkan oleh Pahrudin bahwa apalagi dalam kasus ini yang tersandung dengan kasus hukum adalah ketua meskipun menurutnya konteks KPU pimpinan itu bersifa kolektif kolegial.

Baca juga: Ini Kata Kajari Atas Keberatan Kuasa Hukum KPU Pascapenangkapan Sekretaris dan Bendahara

"Tapi bagaimana pun simbol ketua itu tetap ada. Ketika ketuanya bermasalah dengan hukum tentu ini akan menggangu kinerja. Kerja KPU ini berat apalagi untuk konteks kabupaten kota karena menjadi leading sektor dari kinerja KPUsecara umum," katanya.

"Maka ketika dalam kondisi yang solid pun tanpa dalam masalah tentu juga mereka akan kesulitan akan banyak kendala apalagi ini konteksnya ketua dalam masalah dengan hukum," tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Pahrudin bahwa KPU Provinsi Jambi harus merespon terhadap kasus ini. Ini perlu dilakukan segera agar tidak menganggu tahapan proses dari pelaksanaan Pilkada di 2024 mendatang.

Baca juga: Dua Tersangka Dana Hibah KPU Tanjabtim Belum Diketahui Keberadaannya, Kejari Bakal Tetapkan DPO

"Responnya harus segera berkirim surat ke KPU pusat konsultasi terkait dengan konteks tanjabtim ini. Kalo berkaca pengalaman di bungo dan KPU provinsi sendiri itu kan meskipun konteks beda tapi poinnya sama. Jadi harus konsultasi dengan pusat bagaimana solusinya," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved