Breaking News:

Warga Desa Delima Tanjab Barat Ingin Lahan 791 Hektare di Kawasan Hutan Dibebaskan untuk Warga

Pemkab Tanjab Barat menyerahkan 500 sertifikat dari lahan 71 hekatre kepada masyarakat Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi pada Senin (25/10/2021).

Penulis: Danang Noprianto | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Danang
Kepala Desa Delima, Suhono mengucapkan terima kasih karena desanya masuk dalam lokasi prioritas reforma agraria. 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Pemkab Tanjab Barat telah menyerahkan 500 sertifikat dari lahan 71 hekatre kepada masyarakat Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi pada Senin (25/10/2021).

Atas hal tersebut, Kepala Desa Delima, Suhono mengucapkan terima kasih karena desanya masuk dalam lokasi prioritas reforma agraria.

“Kami mengucapkan terima kasih karena Desa Delima merupakan salah satu wilayah Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang didorong bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, Konsorsium Pembaruan Agraria, Persatuan Petani Jambi, Kelompok Tani, dan pemerintah Desa," ujarnya.

Walaupun telah diberikan sertifikat untuk 71 ha lahan, masyarakat masih memperjuangan 791 ha lahan lagi yang masih menjadi kawasan hutan.

Ponirin warga Desa Delima, anggota PPJ (Persatuan Petani Jambi) menjelaskan sejarah konflik yang terjadi di Desa Delima. Ponirin berharap masyarakat Delima memiliki keberanian dan kejujuran tentang hak mereka. 

“Mari masyarakat kita terus berjuang bersama mendorong pemerintah untuk perjuangan berikutnya dan mendorong status kawasan 791 ha tersebut," ujarnya.

Fransdodi, koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) wilayah Jambi menjelaskan bahwa Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sebagai jawaban untuk memperbaiki struktur penguasaan agraria karena TORA dianggap tidak menyasar kepada daerah-daerah konflik. 

“Lokasi Prioritas Reforma Agraria, lokasi-lokasi yang dijadikan reforma agraria haruslah diprioritaskan di daerah konflik, bukan di tanah-tanah aman yang disertifikatkan. TORA sistemnya Top Down, ditunjuk dari atas ke bawah, sedangkan reforma agraria sejati didongkrak dari rakyat, atas usulan rakyat," tambahnya. 

Frandody juga mengapreasasi tindakan yang dilakukan Bupati dalam mendorong Reforma Agraria di Jambi khususnya kabupaten Tanjabbar di desa Delima. Dan bupati juga kan mendorong lahan garapan masyarakat delima untuk ditetapkan sebagai Objek Reforma Agraria kepada kementerian sebagai jalan keluar penyelesaian konflik agraria. 

Baca juga: Reforma Agraria, Warga Desa Delima Terima 500 Sertifikat, Begini Pesan Bupati Tanjab Barat

Baca juga: Dugaan Jual Beli Jabatan di Tanjab Barat Mencuat, Agus Sumantri: Itu Tidak Benar

Ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ), Erijal  menjelaskan proses perjuangan dari awal hingga pembagian sertifikat di desa Delima.

"Menurut pandangan kami dari PPJ bahwa pembagian sertifikat di Delima yang didasarkan atas pelepasan kawasan hutan itu di areal izin konsensi PT.WKS dimana di tahun 2013 ada perubahan RT/RW Provinsi Jambi maka kami PPJ berupaya untuk mengusulkan pelepasan  areal-areal anggota PPJ terutama yang sudah ada bukti di lapangan ada lahan lebih kurang 350 ha yang sudah dikuasai masyarakat dari total lahan sekitar 791 ha," ujarnya.

"Jadi itu yang kami usulkan pada Pemda waktu itu di Kantor BAPPEDA. Disitu dilakukan pertemuan untuk diusulkan untuk melakukan perubahan RT/RW yang dihadiri oleh pemerintah kabupaten Tanjabbar juga, dari PPJ mengusulkan untuk desa Delima sekitar 791 ha yang berupa dalam kawasan hutan," tambahnya.

"Maka pada tahun 2013 itu juga ada perubahan RT RW 2013 maka diterbitkanlah areal Desa Delima itu yang disetujui oleh pemerintah yaitu sekitar 71 ha yaitu berupa lahan pekarangan rumah. Masih banyak lagi yang belum diselesaikan yaitu yang tuntutan 791 ha maka kami pun akan berupaya agar lahan-lahan yang dikuasai masyarakat dilepaskan dari kawasa hutan," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved