Berita Jambi

BKD Provinsi Jambi Telah Berhentikan Lima ASN Pemprov Jambi di 2021, Ini Pelanggarannya

Berita Jambi-Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi telah menjatuhkan hukuman kepada ASN Pemprov Jambi yang dinilai..

Penulis: Monang Widyoko | Editor: Nani Rachmaini
Tribunjambi/Muzakkir
Ilustrasi. ASN 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Pada 2021 ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi telah menjatuhkan hukuman kepada ASN Pemprov Jambi yang dinilai telah melanggar disiplin.

Dimulai dengan pemberhentian tidak terhormat dan penundaan kenaikan pangkat.

ASN yang dijatuhkan hukuman disiplin karena terjerat dalam berbagai macam kasus, kemudian kasusnya juga sudah putusan di pengadilan.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Hambali mengatakan dari data yang diperoleh oleh BKD Provinsi Jambi, lima ASN yang diberhentikan tersebut merupakan pejabat di lingkup Organiasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jambi.

Lima pejabat yang diberhentikan tersebut karena terlibat dalam kasus pelecehan seksual satu orang.

Kemudian ada kasus korupsi satu orang dan kasus narkoba dua orang, serta kasus tidak masuk kerja berturut-turut satu orang.

“Kalau satuannya ada di Satpol PP Provinsi Jambi yang terlibat kasus narkoba, kemudian dinas Pendidikan Provinsi Jambi terkait kasus seksual dan OPD lainnya yang terlibat kasus korupsi," kata dia, Sabtu (23/10/2021).

Dia menyebutkan, di tahun 2021 ini sebenarnya ada 21 ASN yang dijatuhkan hukuman disiplin, dimulai hukuman disiplin ringan, disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

"Tapi yang dijatuhkan hukuman berat hanya ada lima ASN saja di Pemprov Jambi," tambahnya.

Untuk OPD Pemprov Jambi lainnya yang terdapat ASN dijatuhkan hukuman tetsebut seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

"Untuk hukuman ringan ini mereka hanya penundaan kenaikan pangkat saja serta ada hukuman lainnya sesuai dengan tingkat kesalahannya sesuai dengan undang-undang," jelasnya.

Hambali menyebutkan, untuk kasus tipikor yang menjerat ASN Pemprov Jambi itu, kasusnya sudah bergulir sejak tahun 2019 silam, kemudian kasusnya inkrah pada 2021 ini.

Terkait hal itu, pihaknya selalu memperingati OPD di Pemprov Jambi agar tetap mematuhi aturan dan sosialisasi kepada ASNnya agar tak melakukan kesalahan.

"Kita sosialisasi terus dilakukan, jangan sampai ASN di Pemprov Jambi ini terlibat kasus, karena kita ini kan pelayan masyarakat juga, jadi harus memberikan contoh yang baik," pungkasnya. (*)

Baca juga: TPP ASN Pemprov Jambi Sebagian Belum Cair, Begini Penjelasan BKD Provinsi Jambi

Baca juga: Belasan ASN Kabupaten Tetangga Mutasi ke Batanghari, Terbanyak dari Muarojambi

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved