Breaking News:

Kejari Tanjabtim Geledah KPU

Butut Dugaan Korupsi Dana Hibah di Pilkada 2020, KPU Tempuh Jalur Praperadilan

Berita Tanjabtim-Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) gelar Konferensi Pers terkait dugaan korupsi dana Hibah pilkada, KPU

Penulis: Abdullah Usman | Editor: Nani Rachmaini
ABDULLAH USMAN/TRIBUNJAMBI.COM
Butut Dugaan Korupsi Dana Hibah di Pilkada 2020, KPU Tempuh Jalur Praperadilan 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) gelar Konferensi Pers terkait dugaan korupsi dana Hibah pilkada, KPU tempuh jalur Praperadilan. Rabu. (13/10)

Bertempat di Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kuasa Hukum KPU tanjab timur, terdiri dari Rifki Septino, Tengku Ardiansyah, dan Muhammad Akbar Husni resmi mendaftarkan permohonan praperadilan terhadap Kejari Tanjabtim terkait penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan pihak Kejari pada 29 September lalu.

"Menurut kami dalam proses penggeledahan dan penyitaan oleh pihak Kejari tersebut ada beberapa poin yang cacat hukum," ujar Kuasa Hukum KPU Rifki.

"Salah satunya, terkait proses penyitaan yang dinilai tidak sesuai prosedur yang ada. Juga terkait penggeledahan sebelum ada tersangka," sambungnya.

Selain itu, cacat hukum yang kita nilai penggeledahan dan pengambilan dokumen yang dianggap sudah sebagai bentuk penyitaan.

Berdasarkan analisa kita, langkah penggeledahan tersebut selain harus memiliki surat izin penggeledahan juga harus ada saksi saksi yang menyaksikan minimal Rt, sementara dalam pelaksanaannya tidak ada malah terkesan arogan.

"Inikan bukan tangkap tangan, melainkan penyidikan biasa. Terkait bagaimanakah kita tetap menunggu hasil dari praperadilan dan putusan hakim," sebutnya.

Lanjutnya terkait pagi anggaran Dana Hibah yang disampaikan sebelumnya, diduga ada tindak korupsi sebesar Rp 19 Miliar. Terkait uang tersebut merupakan pagu anggaran, sementara yang dikelola KPU sendiri jumlahnya tidak segitu.

"Dana di kelola KPU sendri hanya Rp 2 M, sisanya di transfer ke rekening masing masing pihak, PPS, PPK dan lainnya," jelasnya.

"Bahkan terkait dana tersebut sudah pernah di audit oleh BPK, bahkan hasilnya sudah clear and clear," tambahnya.

Terkait hal tersebut, langkah utama yang diambil pihak KPU dengan menempuh jalur praperadilan, terkait langkah penyitaan dan penggeledahan tadi.

"Hari ini resmi kita daftarkan di pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur," ujarnya.

Berdasarkan amanat UU No. 30 tahun 2014, bahwa ketika ada laporan ataupun sebagainya yang melakukan pemeriksaan pertama harus APIP terlebih dahulu.

"Bukan langsung penindakan dengan cara pidana, karena kitakan ada penindakan administrasi terlebih dahulu," pungkasnya. (usn)

Baca juga: Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU, Kejari Tanjabtim Sudah Periksa 50 Orang

Baca juga: Tim Kejari Heran Ada Uang Rp 230 Juta di Brankas Bendahara KPU Tanjab Timur

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved