Rapat Paripurna, Fraksi DPRD Sarolangun Sarankan Pemerintah Lakukan Reshuffle

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Seluruh fraksi DPRD Sarolangun yang telah menyampaikan saran, kritik dan masukan pada pihak eksekutif terkait dengan rancangan perubahan APBD kabupaten Sarolangun tahun 2021.

"Saran dan masukan yang telah disampaikan fraksi DPRD ini tentu akan segera kami ditindaklanjuti baik dalam penyempurnaan rancangan perubahan APBD tahun 2021, maupun penyempurnaan pelaksanaan teknis kegiatan," kata Hillalatil Badri Wakil Bupati Sarolangun saat rapat paripurna, Jum'at (24/9/2021).

Salah satunya terkait pembayaran Tambahan Penghasil Pegawai (TPP) bagi ASN dan pembayaran gaji Tenaga Kontrak Daerah (TKD). 

Kata Wabup, untuk TPP tiga bulan terhitung dari Oktober, November dan Desember tahun 2021 dibayarkan pada tahun 2022 dan Gaji TKD selama satu bulan yakni bukan Desember 2021 dibayarkan pada tahun 2022.

"Kekurangan TPP tiga bulan dan satu bulan gaji TKD, dilakukan ditahun 2022 tentunya kita berpedoman terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku," katanya di gedung DPRD Kabupaten Sarolangun.

Harapan agar proses penganggaran secara komprehensif yang disampaikan oleh pandagan umum fraksi, Hillal bilang pihaknya sangat sependapat dengan DPRD Sarolangun, bahwa disepakati ranperda perubahan APBD tidak ada lagi dilakukan penambahan maupun peralihan anggaran.

"Dapat kita ketahui bersama bahwa apbd kita mengalami Penurunan secara komulatif terhadap pendapatan perubahan tahun 2021 yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, sehingga kami melakukan pergeseran dan refocusing anggaran," katanya.

Baca juga: Hampir Separuh Anggota DPRD Sarolangun Absen Saat Rapat Paripurna Bahas Ini

Baca juga: Petani di Kota Meratap Akibat Gagal Panen, Cuaca Semakin Sulit Ditebak

Baca juga: Pemerintah Tanjab Timur Minta Pertamina Tunda Hapus Premium Karena Ini

Sementara itu, atas saran dan masukan fraksi DPRD Sarolangun, apakah upaya yang dilakukan Pemkab Sarolangun untuk meningkatkan pad di masa pandemi Covid-19. Pemkab Sarolangun tentunya kata Wabup akan memaksimalkan capaian target pada yang ditetapkan pada perubahan APBD 2021.

Bahwa upaya dalam meningkatkan ekonomi di tengah wabah pandemi Covid-19, kata Wabup bahwa sebagian struktur perubahan APBD tahun 2021 telah melakukan refocusing anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pertanian dengan jumlah Rp 15,58 miliar lebih.

"Kami ucapkan terimakasih atas kesepahaman dalam rancangan perubahan APBD tahun 2021 agar dianggarkan secara penuh pada tahun 2022 dan ini akan kami akomodir pada rancangan APBD tahun 2022 mendatang," katanya.

"Soal pekerjaan pembangunan infrastruktur pada APBD tahun 2021 ini. Kami yakin pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan," kata dia menambahkan.

Wabup juga menyebutkan bahwa Pemkab Sarolangun akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan sarana dan prasarana dan SDM untuk kedepan dilakukan perencanaan program pembangunan dengan mengacu terhadap RPJMD pemerintah Kabupaten Sarolangun, serta akan bekerja keras lagi dalam rangka melakukan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sarolangun yang lebih maju.

"Secara rutin dan berkala kami telah melakukan evaluasi anggaran penanganan Covid-19, dalam rangka bentuk perhatian pemerintah dalam penggunaan anggaran covid-19. Dan kami akan fokus mempercepat dan memprioritaskan pembangunan di sektor yang terdampak Covid-19 ini kami sependapat dan akan menjadi perhatian kami kedepan," katanya.

Soal Resuffle pejabat, lanjut Wabup bahwa Pemkab Sarolantun tentunya sependapat dengan dewan yang terhormat bahwa untuk pengisian jabatan harus bisa menempatkan SDM yang handal yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang mampuni. 

"Maka dalam hal ini untuk Pengangkatan pejabat tidak hanya memperhatikan latar belakang pendidikan tetapi juga mengacu terhadap aturan tentang manamenen aparatur sipil negara. Dan disini juga kami menjawab bahwa Pembangunan infrastruktur diutamakan untuk jalan kabupaten sesuai untuk capaian target RPJMD Kabupaten Sarolangun," katanya.

Sedangkan kegiatan pembangunan yang tertunda akibat Covid-19 baik di tahun 2019 dan 2021 untuk diutamakan, Wabup menjawab bahwa hal itu akan menjadi perhatian yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Saya harap tanggapan dan jawaban ini telah menjawab semua tanggapan fraksi DPRD Sarolangun, jika masih ada yang belum terjawab tentu kami harap agar dapat mengkonfirmasi ke OPD terkait. Kami ucapkan terima kasih atas koreksi, saran dan masukan dewan yang terhormat dan hal ini akan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mewujudkan pembangunan daerah," katanya.(Tribun Jambi /rifani halim)