Breaking News:

Berita Nasional

Kubu Moeldoko Belum Menyerah, Sewa Yusril Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Partai Demokrat kubu Moeldoko belum menyerah. Mereka menyewa pengacara Yusril Ihza Mahendra untuk ajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung

Editor: Rahimin
kolase/tribunjambi.com
Agus Harimurti Yudhoyono dan Moeldoko. Kubu Moeldoko Belum Menyerah, Sewa Yusril Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA 

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Demokrat Kubu hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang menggandeng advokad Yusril Ihza Mahendra.

Partai Demokrat kubu Moeldoko ini mengajukan judicial review (JR) atau uji materi terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

Empat kader Demokrat kubu KLB yang menjadi pemohon dalam JR ini ialah eks Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi Isnaini Widodo, eks Ketua DPC Partai Demokrat Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto, eks Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal Ayu Palaretins, dan eks Ketua DPC Partai Demokrat Samosir Binsar Trisakti Sinaga.

Dikatakan Yusril Ihza Mahendra, uji materi meliputi pengujian formil dan materil terhadap AD/ART Partai Demokrat dengan termohon Menteri Hukum dan HAM selaku pihak yang mengesahkan AD/ART partai politik.

"Advokat Yusril Ihza Mahendra dan Yuri Kemal Fadlullah membenarkan pertanyaan media bahwa kantor hukum mereka Ihza & Ihza Law Firm SCBD-Bali Office mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung," katanya dalam siaran pers, Kamis (23/9/2021).

Menurut Yusril Ihza Mahendra, langkah menguji formil dan materil AD/ART partai politik hal baru dalam hukum Indonesia.

Yusril Ihza Mahendra mendalilkan bahwa MA berwenang menguji AD/ART partai politik.

Yusril Ihza Mahendra beralasan, AD/ART dibuat partai politik atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan UU Partai politik.

"Kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya? Ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan di atas," katanya.

Yusril Ihza Mahendra punya pandangan, mahkamah partai yang merupakan peradilan internal partai tidak berwenang menguji AD/ART.

Halaman
12
Sumber: Info Komputer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved