Bakamla Klarifikasi soal Ribuan Kapal Asing Masuk Laut Natuna Utara

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA – Ribuan kapal asing dikabarkan memasuki perairan Indonesia di Laut Natuna Utara (LNU) secara ilegal.

Namun Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengklarifikasi pernyataan terkait adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara (LNU) tersebut.

Bakamla menyatakan yang dimaksud “ribuan kapal” bukanlah jumlah kapal yang berada di LNU dalam jangka waktu berdekatan.

Klarifikasi ini disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita, Sabtu (18/9/2021).

Melansir dari Kompas.TV, Wisnu menyatakan memang banyak kapal asing melintas di wilayah LNU. Hal ini terkait juga dengan letak geografis wilayah tersebut.

“Karena, wilayah tersebut merupakan pintu masuk dari dan keluar lalu lintas kapal yag melalui Selat Sunda dan Selat Malaka,” katanya.

Menyangkut pernyataan “ribuan kapal” yang disampaikan Sestama Bakamla Laksda Irawan, menurut Wisnu, ungkapan itu bermakna umum. Artinya “ribuan kapal” memang pernah melintas, namun bukan dalam waktu bersamaan atau dalam waktu berdekatan.

Menurut Wisnu, pernyataan tersebut juga bukan hanya merujuk ke LNU, melainkan juga ke wilayah Laut China Selatan.

“Laut Natuna Utara kan berbatasan langsung dengan Laut China Selatan” kata Wisnu.

Baca juga: Diam-diam Kapal China dan Vietnam Sering Masuki Perairan Indonesia, DPR Desak Bakamla Diperkuat

Baca juga: Bakamla Gandeng Amerika Bangun Pusat Latihan Militer di Batam 

Wisnu juga mengungkapkan bahwa Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) terkait situasi di perbatasan termasuk di Laut China Selatan.

Dalam rekomendasi tersebut Bakamla menyatakan kehadiran aparat perlu di perairan perbatasan. Namun, bukan hanya itu. Diperlukan juga kehadiran pelaku ekonomi termasuk nelayan dan kegiatan eksplorasi energi dan sumber daya mineral serta penelitian.

Saat ini, kata Wisnu, Bakamla tengah menyusun rencana aksi terkait rekomendasi kebijakan tersebut. Salah satunya adalah mendorong konsep pembentukan Nelayan Nasional Indonesia yang bertujuan mendorong kehadiran pelaku ekonomi sekaligus mendukung kegiatan monitoring di wilayah penangkapan ikan di LNU.

Secara terpisah, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia menegaskan bahwa situasi di LNU tetap aman terkendali. Dia menegaskan nelayan dapat beraktifitas seperti biasa dan tidak perlu khawatir. Hal itu disampaikannya dalam program Sapa Indonesia Pagi, Jumat (17/9/2021).