Aksi Krisdayanti Buka-bukan soal Gaji DPR Diapresiasi Formappi: Sudah Lama Kita Menunggu

TRIBUNJAMBI.COM - Tindakan artis Krisdayanti yang blak-blakan soal besaran gajinya sebagai anggota DPR diapresiasi Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Lucius menyebut selama ini banyak masyarakat bertanya-tanya berapa gaji dan tunjangan anggota DPR RI.

"Niat dan keberanian Krisdayanti untuk mengungkap gaji dan pendapatannya ke publik saya kira sesuatu yang perlu diapresiasi," katanya, saat berbicara di acara diskusi virtual di YouTube MNC Trijaya FM, Sabtu (19/8/2021).

"Kenapa? karena sudah cukup lama kita menunggu anggota DPR dengan mudah bisa memberi tahu ke publik berapa pendapatan dan tunjangan yang dia peroleh," tambah Lucius.

Menurutnya, dengan publik tahu besaran gaji DPR, mereka akan semakin tahu bagaimana kinerja wakil rakyat dengan tunjangan yang dimiliknya.

Ia pun memberi contoh anggaran anggota DPR untuk menyerap keluhan dan aspirasi warga tak sebanding dengan kebijakan yang dikeluarkan.

Sehingga, kata Lucius, wajar jika publik terkejut dengan gaji anggota DPR.

"Misalnya bicara anggaran Rp 400-an juta untuk urusan penyerapan aspirasi dari daerah pemilihannya, tapi kita lihat seberapa kebijakan di DPR itu lahir dari perjuangan aspirasi anggota."

"Saya kira hitungan jari tidak akan cukup menghitung aspirasi yang kemudian teraktualisasikan melalui kebijakan-kebijakan DPR," tutur Lucius.

Baca juga: Nasib Krisdayanti Usai Dipanggil PDI-P Akibat Keceplosan Sebut Gaji Anggota DPR

Baca juga: Krisdayanti Buat Heboh, Ngaku Bergaji Ratusan Juta di DPR RI, Sufmi Dasco Langsung Buka Suara

Baca juga: Inilah 4 Aksi KKB di Papua Paling Kejam hingga Memakan Korban Jiwa

Peneliti Formappi, Lucius Karus di kantornya, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (14/9/2018) (Reza Deni)

Di samping itu, Lucius juga menyoroti laporan keuangan dana reses DPR yang tak diketahui secara jelas.

Dikatakannya, pencairan dana reses bagi anggota DPR kini lebih berdasarkan laporan kegiatan.

Padahal, seharusnya laporan keuangan lah yang dijadikan acuan pencairan dana reses di waktu selanjutnya.

"Katakanlah pertanggung jawaban keuangan reses itu jadi tidak penting, yang penting laporan kegiatan."

"Saya kira sulit sekali untuk mempertanggungjawabkan apakah betul dana reses, dana penyerapan apirasi dan sebagainya betul-betul dilakukan oleh anggota DPR," imbuh dia.