Breaking News:

Nasional

Anies Baswedan Terbitkan SE Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecahan Seksual

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pelecehan Seksual.

Editor: Hendri Dunan
Instagram/@aniesbaswedan
Anies Baswedan ceritakan kisah lucu saat di warung kopi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta.

Edaran yang dikeluarkan 30 Agustus 2021 ditujukan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di DKI Jakarta.

Anies meminta para kepala OPD dan kepala unit kerja memberikan keteladanan dan mendorong setiap pegawainya untuk membangun komitmen dalam upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual.

Baca juga: Ada 2,7 Juta Warga Jakarta yang Belum Divaksin, Anies Baswedan: Perlu Kampanye Ekstra

"Kedua, agar mewajibkan seluruh pegawai untuk membangun dan memelihara suasana kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual. Ketiga, untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang tindakan pelecehan seksual dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja," tutur Anies.

Dalam edaran tersebut, Anies mengatur bahwa tindak pelecehan seksual di tempat kerja Pemprov DKI Jakarta bisa berupa pelecehan fisik, lisan, isyarat, gambar, psikologis, atau perbuatan pemaksaan seksual lainnya.

Baca juga: PKS Curiga Baliho Anies for Presiden 2024 Dibuat Pembenci Gubernur DKI

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Jika terdapat peristiwa yang dimaksud, Anies meminta korban atau saksi menyampaikan aduan secara tertulis melalui situs web.

Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) memberikan asesmen awal laporan, perlindungan, dan pendampingan terhadap pelapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: Anies Baswedan Diprotes Warga, Lokasi Masjid yang Dibangun Diduga Bermasalah

Setiap pelapor mendapatkan hak berupa:
- Penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan.

- Perlindungan atas rasa aman, kerahasiaan identitas, laporan balik, pemberitaan yang berlebihan, dan segala bentuk ancaman dan tindakan pembalasan dari pihak lain.

- Pelayanan psikologis, konseling, dan pendampingan proses hukum yang diberikan oleh UPT P2TP2A.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved