KPK Ungkap Isi Kantong Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Rp23,8 Miliar, Berikut Rinciannya
Baru-baru ini KPK mengungkap isi kantong Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Kabar tertangkapnya Bupati Banjarnegara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini masih ramai disorot.
Kini KPK sudah menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur.
Dilansir dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui elhkpn.kpkgo.id, Budhi Sarwono tercatat memiliki harta sebanyak Rp 23 miliar.
Dikeyahui Budhi Sarwono menyampaikan laporan harta kekayaan pada 25 Januari 2021 untuk pelaporan periodik tahun 2020.
Dalam laman tersebut, Budhi Sarwono juga tercatat memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di dua lokasi di Banjarnegara dengan luas masing-masing 770 m2 dan 671 m2. Dua aset Budhi itu senilai Rp1.292.495.014.
Budhi tercatat tak memiliki alat transportasi dan mesin. Meski demikian, Budhi melaporkan harta bergerak lainnya yang dia miliki senilai Rp54.200.000.
Baca juga: Banjir di Ngada NTT Seorang Bocah 4 Tahun Meninggal, Pasutri Menghilang
Baca juga: Pemerintah Kota Jambi akan Lakukan Pemetaan Destinasi Wisata Per Kecamatan
Baca juga: Kemunculan Saipul Jamil Di TV menjadi Trending Di Youtube, Netizen Bereaksi
Harta Budhi didominasi oleh surat berharga dan kas atau setara kas lainnya.
Budhi tercatat memiliki surat berharga senilai Rp10.826.607.919. Untuk kas atau setara kas lainnya senilai Rp11.639.414.368.
Budhi tercatat tak memiliki utang. Jadi total harta kekayaan yang dilaporkan Budhi sebesar Rp23.812.717.301.
Dalam kasus ini, KPK menjerat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) dan Kedy Afandi (KA) selaku pihak swasta sebagai tersangka.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Budhi lewat orang kepercayaannya Kedy Afandi mengumpulkan asosiasi jasa konstruksi di salah satu rumah makan.
Di pertemuan itu, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikan harga perkiraan sendiri sebanyak 20 persen dari nilai proyek.
Untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek itu, harus menyerahkan uang 10 persen dari nilai proyek.
Beberapa waktu kemudian pertemuan dihelat di kediaman Budhi.
Budhi diduga meminta para kontraktor untuk menaikan HPS sebesar 20 persen.
